Romahurmuziy Sebut KPK Seperti Hypermart
Sidang perdana terdakwa eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Romi. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Romi menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih suka usut perkara kecil hasil operasi tangkap tangan (OTT) ketimbang menuntaskan kasus-kasus besar seperti Century, BLBI dan lainnya.
"Penegakan hukum bukan seperti Hypermart, yang menjual barang recehan sampai puluhan juta. Apalagi KPK dibentuk dalam kondisi extraordinaryakibat krisis ekonomi tahun 1998," kata Romi membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9).
Baca Juga:
Klaim Kembalikan Uang, Romi: Secara Yuridis Dakwaan kepada Saya Semestinya Gugur
Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku heran, di satu sisi lembaga antirasuah kerap menggaungkan korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Namun, di sisi lain KPK justru lebih sering mengekspose perkara-perkara kacil hasil OTT kepada media massa. Sementara kasus BLBI, Century dan kasus besar lainnya, KPK sering bungkam.
"Apa artinya triliunan perkara ini dibandingkan dengan OTT yang gegap gempitanya menghebohkan media, namun nilainya selalu jauh jika dibandingkan dengan BLBI," ujar dia.
"Atau semisal skandal Bank Century, dengan kasus seperti yang terjadi pada diri saya sebesar Rp 50 juta, atau semisal Direktur BUMN sebesar Rp 20 juta, atau belasan juta kepada anggota DPRD Kota Malang," sambung Romi.
Baca Juga:
Romahurmuziy Kecewa Peran Gubernur Jatim Khofifah Hilang dalam Dakwaan
Menurut Romi, KPK sudah diberi kewenangan yang kuat untuk menangani perkara-perkara besar. Bukan lantas terlena menangani kasus-kasus 'recehan'.
"Bukan perkara puluhan juta atau ratusan juta. Itulah mengapa yurisdiksi KPK dibatasi pada angka di atas Rp 1 miliar," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
Sidang Noel: Saksi Sebut Penyerahan Rp 50 Juta kepada Ida Fauziyah Terkait Sertifikasi K3
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag