Romahurmuziy dan Nama-Nama Ketua Umum Partai yang Kena OTT

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 15 Maret 2019
Romahurmuziy dan Nama-Nama Ketua Umum Partai yang Kena OTT

Ketua Umum Partai yang terjerat korupsi. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan giat demi menumpas semua koruptor yang ada di Indonesia. Terakhir, lembaga antirasuah melakukan OTT di Kanwil Kementerian Agama, Jawa Timur pada Jumat (15/3).

Dalam operasi tersebut, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo menangkap dan mengamankan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. “Betul ada giat (OTT) KPK di Jatim, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Agus kepada wartawan, Rabu (15/3).

Kasus yang menimpa Romahurmuziy atau yang karib disapa Rommy ini menambah deretan kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum Partai. Berikut MerahPutih.com rangkum, nama-nama ketua umum partai yang pernah berurusan dengan KPK;

1. Suryadarma Ali

Mantan Ketua Umum PPP, Suryadarma Ali. (Ist)
Mantan Ketua Umum PPP, Suryadarma Ali. (Ist)

Ketua umum partai yang pertama terjerat kasus korupsi adalah Suryadarma Ali. Ia ditangkap terkait kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Saat itu, Ali sedang menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Tak hanya itu, Ali juga terjerat kasus penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat negara. Akibat kasus ini, pria yang karib disapa SDA harus menanggung hukuman 10 tahun penjara.

2. ‎Luthfi Hasan Ishaaq

Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. (ANTARA/Wahyu Putro A)
Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. (ANTARA/Wahyu Putro A)

Tak lama setelah kasus SDA, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ‎Luthfi Hasan Ishaaq juga pernah berurusan dengan KPK. Ia ditangkap dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Selasa 29 januari 2013.

Penangkapan membuktikan bahwa Luthfi terlibat dalam kasus pemberian rekomendasi kuata impor daging pada Kementerian Pertanian (Kementan). Akibatnya, ia divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar sebsider kurungan 1 tahun penjara.

3. Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Saat menjabat sebagai anggota DPR, Anas Urbaningrum pernah menjadi 'pasien ' KPK. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dan pada saat yang sama juga Anas juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat.

Tak hanya Hambalang, ia juga terlibat dalam korupsi proyek APBN lainnya. Akibatnya, Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta menvonis Anas dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

4. Setya Novanto

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto pernah menyita perhatian publik dengan dramanya mengelak dari kejaran KPK. Beragam peristiwa terjadi. Sampai akhirnya mantan Ketua DPR ditetapkan terlibat dalam proyek e-KTP.

Kasus ini membuat Setnov harus menanggung hukuman selam 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

5. Romahurmuziy

Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (ANTARA/M Agung Rajasa)
Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Seperti yang telah disinggung di atas, KPK mengamankan Ketua Umum PPP dalam OTT di Kanwil Kementerian Agama, Jawa Timur pada Jumat (15/3). Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, penangkapan Rommy diduga terkait dalam upeti pengisian jabatan.

Sampai saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut terkait penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy ini. (*)

Baca Juga: OTT Ketua Umum PPP Diduga Terkait Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama

#Muhammad Romahurmuziy #DPP PPP #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Indonesia
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Selama periode 2022 sampai 2026, para pihak di Dirjen Imigrasi maupun Kementerian Imipas menerima uang baik secara tunai, transfer maupun melalui perantara.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Bagikan