OTT Ketua Umum PPP Diduga Terkait Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama


Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
Selain Romi, sapaan Romahurmuziy, dalam operasi senyap ini lembaga antirasuah juga mengamankan empat orang lainnya, termasuk pejabat Kementerian Agama.
"Transaksi ini dari identifikasi yang sudah kami lakukan diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama baik di pusat ataupun di daerah," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/3).

KPK juga menyita uang tunai dalam pecahan Rupiah terkait OTT ini. Namun, Febri belum dapat memastikan nominal uang yang disita. Ia hanya menyebut, transaksi terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama ini bukanlah yang pertama.
"Diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya," imbuhnya.
Saat ini, kelima orang yang ditangkap sedang diperiksa intensif di Mapolda Jawa Timur. KPK berencana membawa mereka ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Febri berjanji informasi lebih rinci mengenai kasus yang diduga melibatkan Romi ini akan disampaikan dalam konferensi pers.
"Ada waktu maksimal 24 jam nanti untuk menentukan status dan nanti akan kami jelaskan secara lebih rinci pada konferensi pers. Kalau nanti konferensi pers jadi dilakukan malam ini nanti akan diinformasikan atau masih bisa dilakukan besok hari Sabtu sesuai dengan batas waktu 24 jam tersebut," pungkasnya.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Ditunda Lagi, TPDI: Tidak Masalah, Biasa Saja
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama

KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar

Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar

DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian

DPR Sebut OTT Wamenaker 'Gol Bunuh Diri' ke Gawang Presiden Prabowo dan Bertentangan dengan Semangat Pemberantasan Korupsi
