Rizal Ramli Beberkan Solusi Atasi Masalah Utang RI

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 September 2022
Rizal Ramli Beberkan Solusi Atasi Masalah Utang RI

Rizal Ramli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah analis menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya membakar APBN. Ekonom senior Rizal Ramli tak sepakat dengan pendapat tersebut. Menurutnya, ada hal lebih parah dalam membakar anggaran negara.

Hal itu disampaikan Rizal dalam sebuah diskusi bertajuk 'Carut Marut Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Kebijakan Tepat atau Membebani Rakyat?, yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (14/9).

Baca Juga:

Rizal Ramli Sebut BLT BBM tidak Cukup untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

"Yang bakar uang yang paling besar di Indonesia itu apa? yaitu pokok bayar, pokok bunga, dan cicilan utang. Cicilan pokoknya itu Rp 400 triliun, tapi bunganya Rp 185 triliun," ujarnya.

Menurut mantan Menko Ekuin ini, Indonesia sebenarnya bisa menegosiasi ulang bunga utang demi menjaga APBN agar tidak jebol.

"Jadi kalau mau menghemat dengan benar, renegotiate utang, itu bisa kok," ujarnya.

Negosiasi utang, kata Rizal, bisa menjaga anggaran sebesar Rp 200 triliun, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Enggak perlu, tuh, meributkan subsidi yang recehan begini," tegas dia.

Baca Juga:

Rizal Ramli Soroti Besarnya Anggaran COVID-19

Alumnus Institute Teknologi Bandung (ITB) ini lantas membeberkan solusi mengatasi utang pemerintah. Yakni dengan cara menukar utang.

Saat masih menjadi menteri di era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur, kata Rizal, dirinya menukar utang yang bunganya mahal dengan utang dengan bunga yang lebih murah.‎

"Misalnya, saya tuker utang indonsia dengan Kuwait. Dengan syarat bunganya, utang baru lebih murah, dapet tuh kita dapat utang baru, kita bayarin lunas, lebih murah kemudian untung kita kan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pungutan Pajak Bikin yang Kaya Makin Kaya, Rizal Ramli: Ini Dampak Kebijakan Sri Mulyani

#Rizal Ramli #Utang #Utang Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Sarankan Danantara Bayar Utang Whoosh Rp 2 Triliun Per Tahun dari Dividen BUMN
Menurut Purbaya, selama struktur pembayarannya jelas, tidak akan ada masalah terkait kewajiban utang Whoosh.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Sarankan Danantara Bayar Utang Whoosh Rp 2 Triliun Per Tahun dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Bagikan