Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 02 November 2020
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

Ada 5.190 personel gabungan dengan TNI yang ditempatkan di tiga titik seputar Istana seperti Tugu Tani, Patung Kuda, hingga Medan Merdeka.

Unjuk rasa itu terdiri dari kelompok buruh di kawasan Patung Kuda dan massa PA 212 di Kedubes Prancis.

Baca Juga:

Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menuturkan, kelompok buruh bakal mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsitusi yang dipimpin Andi Gani dan Said Iqbal.

"Kami akan kawal dan pengamanan terhadap mereka," ungkap Heru kepada Merahputih.com di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Heru melanjutkan, Jalan Medan Merdeka Barat bakal ditutup sejak Harmoni sampai Patung Kuda.

"Arus lalu lintas kami sudah alihkan," terang Heru yang memastikan anggota tetap bakal humanis ini.

Khusus di Kedubes Prancis, jalanan kawasan Thamrin juga bakal disekat. Terutama yang mengarah ke Bundaran HI.

"Ke arah Thamrin kami tutup ya," sebut Heru.

Ilustrasi - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Stikom El Rahma Bogor melakukan aksi damai mengecam Presiden Prancis Emmanuel Marcon di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/10/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj. (ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH)
Ilustrasi - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Stikom El Rahma Bogor melakukan aksi damai mengecam Presiden Prancis Emmanuel Marcon di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/10/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj. (ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH)

"Ke arah Kedutaan tak bisa mendekat, karena memang itu area yang kami sterilkan. Yang mau aksi di sana tetap kami fasilitasi," jelas dia.

Nantinya, bagi pengendara yang ingin ke arah Sudirman dari kawasan Monas, bakal dibelokkan di Sarinah melewati kawasan Menteng hingga HI.

Terkait kondisi saat ini, Heru memastikan pengamanan di Kedubes Prancis tergantung dari eskalasi massa.

"Kalau aksi banyak kami turunkan sesuai jumlah massa," ungkap dia.

Polsek Metro Menteng menyiapkan rekayasa lalu lintas saat adanya aksi di depan Kedubes Perancis.

"Ruas jalan yang ditutup selama aksi unjuk rasa berlangsung antara lain Jalan MH Thamrin, Jalan Sunda, Jalan Timor," ujar Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Macron Memohon Jangan Boikot Produk Prancis

Ia menambahkan, selagi masih bisa dilalui, ketiga ruas jalan itu dibiarkan dibuka.

"Penutupan dilakukan apabila situasi pengunjuk rasa sudah cukup banyak, harap pengguna jalan memaklumi," kata Guntur.

Guntur juga mengimbau kepada para peserta aksi agar mematuhi protokol kesehatan. Serta secara tertib menyampaikan aspirasi.

"Massa aksi diharapkan tertib saat menyampaikan pendapatnya," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Ucapan Presiden Prancis Bisa Memecah Belah Persatuan Umat Beragama

#Prancis #Polres Jakarta Pusat #Mahkamah Konstitusi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Dunia
Perampokan Museum Louvre, Empat Tersangka lagi Ditahan atas Tuduhan Terlibat Kejahatan Terorganisasi
Dua pria berusia 38 dan 39 tahun, serta dua perempuan berusia 31 dan 40 tahun, semuanya berasal dari wilayah Paris.
Dwi Astarini - Selasa, 25 November 2025
 Perampokan Museum Louvre, Empat Tersangka lagi Ditahan atas Tuduhan Terlibat Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Indonesia
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Iwakum menilai kesaksian pemerintah di MK memperlihatkan kelemahan Pasal 8 UU Pers. Wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum pasti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
Kemenaker Tunda Pengumuman Upah Minimum 2026, Aturan Baru Masih Dibahas
Kemenaker menunda penetapan upah minimum 2026 karena aturan baru berbentuk PP masih dalam pembahasan sesuai putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Kemenaker Tunda Pengumuman Upah Minimum 2026, Aturan Baru Masih Dibahas
Bagikan