Resolusi DK PBB Dinilai Tidak Bakal Hentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza


DK PBB menggelar sidang darurat mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina di New York, Amerika Serikat, Senin (30/10/2023). ANTARA/HO-UN Photo/am.
MerahPutih.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan resolusi yang menuntut semua pihak melakukan “langkah-langkah mendesak” untuk membuka akses kemanusiaan yang lebih luas, aman, dan tanpa hambatan ke Gaza.
Setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali ditunda, resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negara, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.
Baca Juga:
Indonesia Ingatkan AS Tidak Lagi Veto Resolusi DK PBB Soal Palestina
Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.
Resolusi itu juga meminta agar koordinator tersebut secepatnya membentuk mekanisme PBB guna mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk secepatnya melaksanakan mandatnya.
Resolusi menuntut pembebasan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyeru semua pihak mematuhi hukum internasional, dan menghindari serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.
Resolusi tersebut menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.
Dewan Keamanan juga meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.
Kepala Bantuan Medis untuk Palestina (MAP) Melanie Ward mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menuntut perluasan akses kemanusiaan untuk mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tidaklah cukup.
Ward menyambut baik resolusi tersebut, tetapi dia memandang besarnya bencana kemanusiaan di Gaza memerlukan respons yang lebih besar daripada ini (resolusi).
CEO badan amal yang berbasis di Inggris tersebut mengatakan, 20.000 warga Palestina terbunuh, dan hanya seperempat rumah sakit yang berfungsi. Namun, menurut dia, dunia justru terus “mengecewakan masyarakat Gaza di waktu tergelap mereka.”
Ward menambahkan resolusi tersebut tidak akan menghentikan “bencana” tersebut. Tercatat, sampai 23/12, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 20.057 warga Palestina dan 53.320 orang lainnya terluka. (Knu)
Baca Juga:
Otoritas DK PBB Rusak Parah Akibat Tidak Bisa Atasi Konflik di Gaza
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Prabowo Tegaskan Dukung Kedaulatan Qatar Setelah Serangan Israel, Suara Dunia Harus Kian Lantang

Prabowo Temui Emir Qatar Sheikh Tamim Setelah Israel Serang Markas Hamas

Hubungan Donald Trump-Benjamin Netanyahu Makin Renggang Usai Presiden AS Sebut Serangan Israel ke Doha 'Tindakan Ceroboh'

Aktivis Klaim Kapal Kedua Armada Bantuan Gaza Global Sumud Flotilla Dihantam Serangan Drone

Penyerangan di Qatar Dianggap Melanggar Hukum Internasional, Arab Saudi Peringatkan Konsekuensi Serius yang Bakal Diterima Israel

Tanggapi Serangan Israel ke Doha, PM Qatar: Tak Hanya Melampaui Hukum Internasional, Tapi Juga Standar Moral

Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional

Kapal Misi Kemanusiaan ke Gaza Diduga Diserang Drone di Tunisia, Aktivis Selamat

Tunisia Klarifikasi Kebakaran Kapal Misi GSF Bukan Akibat Serangan Drone Israel

Greta Thunberg Lolos dari Serangan Drone Israel ke Kapal Misi GSF di Pelabuhan Tunisia
