Rencana Islah Terbatas Partai Golkar Batal


Bambang Soesatyo dan Aburizal Bakrie (Foto: Antara)
MerahPutih Politik - Partai Golongan Karya (Golkar) membatalkan rencana islah terbatas. Hal ini dismapaikan kedua kubu karena tidak menemukan kesepatan teknis menghadapi pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2015.
Ketua DPP Golkar Munas Ancol, Agun Gunandjar, menyatakan penolakan akibat tidak adanya kesepakatan teknis pelaksanaan di daerah. Selain itu, dia berkeras bahwa kubu Munas Ancol memegang wewenang penetuan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sudah ada putusan Mahkamah Partai dan SK Menkumham yang sudah sesuai dengan UU," kata dia, di Jakarta, Kamis (28/5).
Di sisi lain, Bendahara Umum Golkar versi munas Bali, Bambang Soesatyo, menegaskan tidak ada islah karena Partai Golkar yang berhak memegang keputusan dengan KPU ialah kubu Munas Bali. Menurutnya, kubu Munas Ancol tidak sah.
Dia menjelaskan, Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua Umum Koalisi Indonesia Hebat mengetahui adanya keganjilan pelagalan di dalam kubu Munas Ancol. "Jika Munas Ancol terus didorong islah, berarti mengamini kejahatan politik," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Rencananya, islah terbatas disahkan melalui tanda tangan kedua kubu pada (28/5) atau Jumat (29/5). Tiap kubu mengirimkan dua utusan masing-masing dalam penandatanganan tersebut. Islah terbatas bertujun hanya untuk menghadapi pilkada serentak agar Partai Golkar dapat ikut serta. (fre)
Baca Juga:
Mahyudin: Islah Golkar Belum Batal
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP

Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar

DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar

4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan

Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
