Rencana Anies Pasang Stiker di Taksi Online Mentah di Tangan Anak Buahnya Sendiri

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menolak usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang ingin setiap taksi online dipasang stiker supaya bebas dari ganjil genap. Hal itu tak tak bisa dilakukan karena dinilai bertentangan dengan putusan MA.

"Kedudukan hukum tertinggi ada di Mahkamah Agung. Artinya, kalau pak gubernur mengatur pemberian penandaan kan bertentangan dengan itu," kata Syafrin di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Juga: Tak Terima Perluasan Ganjil-Genap, Driver Taksi Online Ingin Temui Anies

Saat ini, lanjut Syafrin, Pemprov DKI tengah mencari solusi terbaik dengan pihak terkait seperti Dirjen Perhubungan Darat dan Korps Lalu Lintas Kepolisian (Korlantas) terkait hal tersebut.

"Kita harapkan ada jalan keluar yang baik lah," tutur dia.

Menurut Syafrin, penadaan tak mungkin dilakukan sebab dalam Peraturan Menteri Perhubungan 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan sewa khusus tak menyebut ada penadaan khusus untuk taksi darling.

"Di dalam peraturan menteri perhubungan saja gak ada penandaan, apa lagi pak Gubernur buat aturan penandaan. Ya kan? Secara logika hukumnya gitu," tutupnya.

Baca Juga: Perluasan Ganjil-Genap Tak Efektif, YLKI: Sepeda Motor Akibatkan Polusi Kian Pekat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar taksi online diberi tanda berupa stiker sebagai penanda agar bebas dari ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.

"Saat ini Dinas Perhubungan dengan Grab sedang membicarakan tentang penandaan supaya kendaraan yang bekerja sebagai angkutan nanti memiliki tanda, saat ini (taksi online) belum ada tanda," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8). (Asp)