Relawan Jokowi Gelar Musyawarah Rakyat Tentukan Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 17 Juli 2022
Relawan Jokowi Gelar Musyawarah Rakyat Tentukan Capres 2024

15 organisasi relawan Jokowi Jateng akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 15 Organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia. Musra bertujuan untuk mencari sosok calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Organisasi relawan pendukung Jokowi itu antara lain Projo, Seknas Jokowi, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Almisbat, GK, RKIH, Gapura, Jaman, Kornas Jokowi, Indeks, KIB, Duta Jokowi, dan RPJB.

Baca Juga

Jokowi Sebut Sarinah sebagai Ikon Penting Bangsa Indonesia

Ketua Panitia Musra Indonesia, Panel Barus mengatakan, Musra Indonesia merupakan salah satu wadah bagi rakyat untuk bisa terlibat dalam menentukan nasib bangsa ke depan.

"Kita akan menjaring aspirasi terkait Capres dan Cawapres dan urusan program-progra strategis nasional ke depan," ujar Barus, Minggu (17/6)

Ia menyebut Musra adalah suatu ruang demokratis yang mana membuka seluas-luasnya supaya semua rakyat semua ikut rembug bersama.

"Pasca Pak Jokowi ini harapan kami bukan hanya menjadi segelintir elite, tetapi rakyat Indonesia harus terlibat,” kata dia.

Baca Juga

Jokowi Minta Para Perwira TNI dan Polri Bawa Indonesia Menjadi Negara Maju

Keterlibatan rakyat untuk menentukan capres dan cawapres itu, lanjut dia, supaya kepemimpinan nasional yang dihasilkan pasca Jokowi itu benar-benar kepemimpinan yang berkualitas, yang dicintai rakyat dan didukung oleh rakyat.

Musra Indonesia pun berharap nantinya para calon yang capres maupun cawapres yang terjaring kualitasnya bisa setara atau malah di atasnya Presiden Jokowi.

“Musra ini punya keinginan bahwa Pak Jokowi bisa menjadi benchmark (tolak ukur) kepemimpinan nasional ke depan. Jadi kepemimpinan nasional pasca Jokowi jangan jauh lah standarnya dibandingkan dengan Pak Jokowi, kalau bisa lebih,” papar dia.

Ia menambahkan rencananya Musra Indonesia akan digelar mulai 27 Agustus 2022 hingga Maret 2023. Musra pertama akan digelar di Bandung, Jawa barat dan Musra yang terakhir akan digelar di Jakarta sebagai acara puncak. Rencananya Musra Indonesia akan digelar di 34 provinsi.

"Musra Indonesia di Jawa Tengah rencananya digelar di Stadion Manahan dan akan dihadiri massa sekitar 30-40 ribu orang. Musra Jateng memang dipusatkan di Solo karena Presiden Jokowi berasal dari Solo,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Jokowi Teruskan Misi Damai Ukraina dan Rusia di G20

#Presiden Jokowi #Relawan Jokowi #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan