Mula Akmal
MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dihapus.
Hal itu dilakukan buntut dari kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila). Namun, penghapusan itu mendapatkan penolakan sejumlah rektor PTN.
Baca Juga:
OTT KPK Amankan 7 Orang Termasuk Rektor Universitas Negeri Lampung
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho tidak sepakat dengan penghapusan seleksi jalur mandiri di PN. Ia menilai jalur mandiri selama ini tidak bermasalah.
"Pelaksanaan jalur SM (Seleksi Mandiri) UNS sudah sesuai dengan regulasi pemerintah. Jadi tidak ada masalah," kata Jamal, Kamis (25/8).
Ia menegaskan seleksi mandiri UNS sudah sesuai Permendikbud Nomor 6 tahun 2020. Selain jalur berbasis rapor (SNMPTN) dan ujian tulis (SBMPTN).
"Jalur mandiri itu tetap dalam konteks rekrutmen mengedepankan aspek prestasi akademik, jadi tidak kemudian mempertimbangkan unsur itu (biaya masuk) saja," ucap dia.
Ia mengatakan ujian jalur mandiri di UNS sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan tidak pernah ada masalah. Proses seleksi berjalan profesional.
Baca Juga:
"Kasus OTT di Unila bukan diakibatkan oleh kesalahan lembaga, melainkan oknum. Jadi jangan disamakan," katanya.
Ia mengakui kejadian tersebut merupakan peringatan agar seluruh kampus menerapkan tata kelola dengan baik. UNS telah menerapkan transparansi dalam perekrutan mahasiswa baru
"Kalau ini ada masalah di Unila itu kan perorangan, bukan lembaga. Tentunya Ini menjadi warning agar tetap terjaga mewujudkan good university governance tata kelola kampus yang baik, transparan dan akuntabel," tegas dia.
Ia menambahkan di UNS biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) telah disampaikan di awal dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Dengan ini tidak ada masalah di kemudian hari.
"Jadi disesuaikan dengan kemampuan orang tua," kata dia.
Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar jalur mandiri di semua perguruan tinggi negeri (PTN) dihapuskan. Hal itu menanggapi kasus Rektor Unila Prof Dr Karomani dan dua bawahannya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK usai menerima suap mahasiswa baru jalur mandiri. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Polisi Bongkar Sindikat Joki SBMPTN di Jawa Timur, Raup Untung Rp 6 Miliar
