Polisi Bongkar Sindikat Joki SBMPTN di Jawa Timur, Raup Untung Rp 6 Miliar


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
MerahPutih.com - Polda Jawa Timur membongkar sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap delapan terduga joki saat melancarkan aksinya ketika UTBK-SBMPTN di Surabaya pada 20 Mei 2022.
Baca Juga
"Kedelapan tersangka itu adalah, MJ, RHB, MSN, ASP, MBBS, MSME dan RF," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (17/7).
Dedi menjelaskan, kelompok sindikat pelaku joki ini melakukan aksinya secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Mereka ada yang berperan sebagai joki, pembuat alat atau perangkai alat, team briefing, team operator dan team master.

Mekanisme atau sistem kerja yang dibangun oleh kelompok pertama M.J. Ia adalah koordinator sindikat menerima titipan peserta ujian SBMPTN. Selanjutnya team briefing mendatangi calon peserta untuk menjelaskan penggunaan alat-alatnya.
"Termasuk melakukan pemasangan perangkat di tubuh peserta," ujar Dedi.
Baca Juga
Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya
Menurut Dedi, disaat peserta mengikuti ujian, pelaku langsung melakukan perannya memastikan camera di tangannya dapat memotret soal untuk di screenshoot oleh para operator. Nantinya, setelah di screenshoot oleh operator, kemudian dikirimkan ke team master guna dikerjakan soalnya.
Setelah soal dikerjakan oleh master, hasilnya diserahkan jawabannya ke operator kembali untuk dibacakan melalui mikrofon yang dipakai para peserta.
Tarif atau biaya yang diminta oleh sindikat joki ini sebesar Rp 100 juta-Rp 400 juta. Sindikat perjokian ini berjalan sudah cukup lama.
Dedi berujar, berdasarkan keterangan tersangka tahun 2020 dapat meluluskan peserta sebanyak 41 orang dengan pendapatan sebesar Rp 2,5 miliar. Dan, tahun 2021 ada 69 orang yang lulus dari berbagai Universitas.
"Dengan pendapatan sebesar Rp 6 miliar," papar Dedi.
Atas perbuatan, tersangka disangka melanggar Pasal 32 ayat (2) Subsidair Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo 55 KUHP. Dengan ancaman penjara diatas lima tahun. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai

Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik

Kapolri Izinkan Aparat TNI/Polri Bubarkan Pendemo jika Terjadi Kekacauan yang Ganggu Perekonomian Nasional

YLBHI Sebut Tindakan Aparat dalam Penanganan Demo Mengarah Teror terhadap Rakyat

Pengamat Tuntut Cara Polri Tangani Demo Harus Diubah, Jangan Sampai Makan Korban Jiwa Lagi

Prabowo Ungkap Kondisi Korban Aksi Ricuh di RS Polri, Ada yang Terbakar Leher, Paha, hingga Alat Vital

Minta Semua Polisi yang Terluka Akibat Rusuh Demo Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Prabowo: Mereka Membela Negara dan Rakyat

3.195 Orang Ditangkap dalam Kericuhan Demonstrasi di Sejumlah Daerah, 1.240 di Antaranya di Wilayah Polda Metro Jaya

Situasi Surabaya dan Jawa Timur secara Umum Relatif Kondusif dan Terkendali Pasca-Demonstrasi yang Memanas, Sebut Polda

Polri Lakukan Patroli Besar-Besaran di Jabodetabek, Redam dan Tindak Pelaku Kerusuhan
