Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun 2026 menjadi sorotan tajam Komisi X DPR RI guna menciptakan keadilan akses antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Penataan ulang durasi seleksi dan kuota jalur mandiri menjadi agenda utama untuk menyelamatkan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Pangkas Durasi Seleksi PTN demi Eksistensi PTS
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah agar mengatur durasi waktu seleksi mahasiswa baru secara proporsional.
Baca juga:
Selama ini, rentang waktu pendaftaran PTN yang terlalu panjang terbukti menutup peluang kampus swasta dalam menjaring calon mahasiswa. Padahal, PTS memegang peran vital dalam menampung jutaan lulusan sekolah menengah yang tidak terserap oleh institusi negeri.
Kurniasih menilai pengaturan waktu menjadi kunci utama keadilan akses pendidikan. Jika PTN terus memperpanjang masa seleksi hingga mendekati perkuliahan dimulai, maka PTS hanya mendapatkan sisa calon mahasiswa yang secara administratif sudah kelelahan atau kehabisan waktu.
“Kita harus menyadari bahwa PTN tidak mampu meng-cover seluruh kebutuhan. Oleh karena itu, PTS harus mendapatkan ruang yang adil dalam sistem penerimaan mahasiswa baru,” tegas Kurniasih, Rabu (22/4).
Evaluasi Jalur Mandiri dan Harapan Panja SPMB
Selain masalah durasi, Legislator Fraksi PKS ini juga menyoroti pembukaan jalur mandiri di PTN yang cenderung meluas. Meski merupakan hak institusi, kuota jalur mandiri yang terlalu besar berisiko mematikan minat calon mahasiswa untuk melirik PTS berkualitas.
Komisi X DPR RI saat ini tengah menggodok regulasi baru melalui Panitia Kerja (Panja) SPMB untuk menemukan titik keseimbangan.
Panja terus menyerap aspirasi dari berbagai daerah dan pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan akhir. Kurniasih berharap hasil evaluasi ini melahirkan sistem yang transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh institusi pendidikan.
“Kalau misalnya PTN selesai sampai Juli, maka PTS masih punya kesempatan di bulan berikutnya. Ini penting agar ada keseimbangan. Kita ingin sistem yang lebih proporsional dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua,” tambahnya.
