Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK
Zumi Zola (rompi orange) saat dibawa petugas KPK (MP/Ponco)
MerahPutih.Com - Sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar 28 kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tahun ini menjadi rekor terbanyak pengungkapan praktik rasuah dari hasil operasi senyap selama KPK berdiri.
"28 jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers catatan akhir tahun kinerja KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12).
Menurut Saut, sebanyak 108 orang dari berbagai profil telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, dari unsur legislatif, eksekutif hingga legislatif.
"Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara," ungkapnya.
Saut menyebut OTT merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan penyelenggara negara.
"Dari OTT tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," jelas Saut.
Berikut 28 kasus korupsi yang berhasil dibongkar KPK melalui OTT sepanjang 2018:
1. OTT Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.
2. OTT Bupati Jombang Nyono Suharli.
3. OTT Bupati Ngada Marianus Sae.
4. OTT Bupati Subang Imas Aryumningsih.
5. OTT Bupati Lampung Tengah Mustafa
6. OTT Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.
7. OTT Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri
8. OTT Bupati Bandung Barat Abu Bakar.
9. OTT Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono.
10. OTT Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.
11. OTT Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat.
12. OTT Bupati Purbalingga Tasdi.
13. OTT Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
14. OTT Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar.
15. OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.
16. OTT Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.
17. OTT Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.
18. OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Fahmi Darmawansyah.
19. OTT Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.
20. OTT Hakim Pengadilan Negeri Medan Merry Purba.
21. OTT Kepala Kantor Pajak Ambon La Masikamba.
22. OTT Wali Kota Pasuruan Setiono.
23. OTT Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
24. OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
25. OTT Anggota DPRD Kalteng.
26. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando.
27. OTT Hakim PN Jaksel dan panitera PN Jaktim.
28. OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.
Jumlah kasus ini, belum termasuk OTT di Kementerian Olahraga (Kemenpora), yang digelar tadi malam.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Alumni UI Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba