Kaleidoskop 2018

Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 19 Desember 2018
Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK

Zumi Zola (rompi orange) saat dibawa petugas KPK (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar 28 kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tahun ini menjadi rekor terbanyak pengungkapan praktik rasuah dari hasil operasi senyap selama KPK berdiri.

"28 jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers catatan akhir tahun kinerja KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12).

Menurut Saut, sebanyak 108 orang dari berbagai profil telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, dari unsur legislatif, eksekutif hingga legislatif.

"Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara," ungkapnya.

Saut menyebut OTT merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan penyelenggara negara.

Konferensi pers OTT KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/8). (Foto: MP/Ponco)

"Dari OTT tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," jelas Saut.

Berikut 28 kasus korupsi yang berhasil dibongkar KPK melalui OTT sepanjang 2018:

1. OTT Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

2. OTT Bupati Jombang Nyono Suharli.

3. OTT Bupati Ngada Marianus Sae.

4. OTT Bupati Subang Imas Aryumningsih.

5. OTT Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. OTT Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

7. OTT Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri

8. OTT Bupati Bandung Barat Abu Bakar.

9. OTT Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono.

10. OTT Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

11. OTT Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat.

12. OTT Bupati Purbalingga Tasdi.

13. OTT Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

14. OTT Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar.

15. OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

16. OTT Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

17. OTT Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

18. OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Fahmi Darmawansyah.

19. OTT Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

20. OTT Hakim Pengadilan Negeri Medan Merry Purba.

21. OTT Kepala Kantor Pajak Ambon La Masikamba.

22. OTT Wali Kota Pasuruan Setiono.

23. OTT Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

24. OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

25. OTT Anggota DPRD Kalteng.

26. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando.

27. OTT Hakim PN Jaksel dan panitera PN Jaktim.

28. OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Jumlah kasus ini, belum termasuk OTT di Kementerian Olahraga (Kemenpora), yang digelar tadi malam.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Alumni UI Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

#KPK #Ott Kpk #Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut karena kasusnya belum berada pada tahap penyidikan.
Alwan Ridha Ramdani - 49 menit lalu
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK menyatakan nama-nama saksi yang bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penelaahan internal.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Bayu Widodo Sugiarto pernah melakukan modus serupa pada tahun 2011 terhadap Mindo Rosalina Manullang dalam kasus suap Wisma Atlet.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Indonesia
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Indonesia
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Kemenhaj libatkan KPK dan Kejagung dalam proses penyediaan layanan penyelenggaraan ibadah Haji 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Indonesia
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Luhut Binsar Pandjaitan tercatat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan