Kaleidoskop 2018

Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 19 Desember 2018
Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK

Zumi Zola (rompi orange) saat dibawa petugas KPK (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar 28 kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tahun ini menjadi rekor terbanyak pengungkapan praktik rasuah dari hasil operasi senyap selama KPK berdiri.

"28 jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers catatan akhir tahun kinerja KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12).

Menurut Saut, sebanyak 108 orang dari berbagai profil telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, dari unsur legislatif, eksekutif hingga legislatif.

"Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara," ungkapnya.

Saut menyebut OTT merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan penyelenggara negara.

Konferensi pers OTT KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/8). (Foto: MP/Ponco)

"Dari OTT tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," jelas Saut.

Berikut 28 kasus korupsi yang berhasil dibongkar KPK melalui OTT sepanjang 2018:

1. OTT Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

2. OTT Bupati Jombang Nyono Suharli.

3. OTT Bupati Ngada Marianus Sae.

4. OTT Bupati Subang Imas Aryumningsih.

5. OTT Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. OTT Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

7. OTT Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri

8. OTT Bupati Bandung Barat Abu Bakar.

9. OTT Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono.

10. OTT Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

11. OTT Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat.

12. OTT Bupati Purbalingga Tasdi.

13. OTT Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

14. OTT Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar.

15. OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

16. OTT Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

17. OTT Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

18. OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Fahmi Darmawansyah.

19. OTT Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

20. OTT Hakim Pengadilan Negeri Medan Merry Purba.

21. OTT Kepala Kantor Pajak Ambon La Masikamba.

22. OTT Wali Kota Pasuruan Setiono.

23. OTT Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

24. OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

25. OTT Anggota DPRD Kalteng.

26. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando.

27. OTT Hakim PN Jaksel dan panitera PN Jaktim.

28. OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Jumlah kasus ini, belum termasuk OTT di Kementerian Olahraga (Kemenpora), yang digelar tadi malam.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Alumni UI Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

#KPK #Ott Kpk #Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 1 menit lalu
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
saat ini pelaku korupsi menggunakan pola layering (pelapisan) guna menyamarkan aliran dana dan tidak lagi secara fisik menyerahkan uang hasil rasuah.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 22 menit lalu
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Indonesia
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Ketua KPK mengungkap lembaganya melakukan 11 OTT dan menangani 48 perkara penyuapan atau gratifikasi sepanjang tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPK untuk membahas evaluasi anggaran dan rencana kerja tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Indonesia
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Indonesia
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Mengaku menerima uang saat melakukan survei ke gudang vendor.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Bagikan