Kaleidoskop 2018

Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 19 Desember 2018
Rekor, Tahun 2018 Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK

Zumi Zola (rompi orange) saat dibawa petugas KPK (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar 28 kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tahun ini menjadi rekor terbanyak pengungkapan praktik rasuah dari hasil operasi senyap selama KPK berdiri.

"28 jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers catatan akhir tahun kinerja KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12).

Menurut Saut, sebanyak 108 orang dari berbagai profil telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, dari unsur legislatif, eksekutif hingga legislatif.

"Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara," ungkapnya.

Saut menyebut OTT merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan penyelenggara negara.

Konferensi pers OTT KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/8). (Foto: MP/Ponco)

"Dari OTT tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," jelas Saut.

Berikut 28 kasus korupsi yang berhasil dibongkar KPK melalui OTT sepanjang 2018:

1. OTT Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

2. OTT Bupati Jombang Nyono Suharli.

3. OTT Bupati Ngada Marianus Sae.

4. OTT Bupati Subang Imas Aryumningsih.

5. OTT Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. OTT Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

7. OTT Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri

8. OTT Bupati Bandung Barat Abu Bakar.

9. OTT Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono.

10. OTT Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

11. OTT Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat.

12. OTT Bupati Purbalingga Tasdi.

13. OTT Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

14. OTT Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar.

15. OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

16. OTT Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

17. OTT Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

18. OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Fahmi Darmawansyah.

19. OTT Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

20. OTT Hakim Pengadilan Negeri Medan Merry Purba.

21. OTT Kepala Kantor Pajak Ambon La Masikamba.

22. OTT Wali Kota Pasuruan Setiono.

23. OTT Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

24. OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

25. OTT Anggota DPRD Kalteng.

26. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando.

27. OTT Hakim PN Jaksel dan panitera PN Jaktim.

28. OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Jumlah kasus ini, belum termasuk OTT di Kementerian Olahraga (Kemenpora), yang digelar tadi malam.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Alumni UI Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

#KPK #Ott Kpk #Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Ditahan KPK, Presiden Prabowo Resmi Pecat Wamen Imipas Silmy Karim
Pemerintah belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditinggalkan Silmy Karim.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Ditahan KPK, Presiden Prabowo Resmi Pecat Wamen Imipas Silmy Karim
Bagikan