Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri menegaskan pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada KPU Jakarta Timur terkait persoalan molornya rekapitulasi perhitungan suara yang terjadi di wilayah tersebut.
Hanya saja, lanjut Jufri, Bawaslu memberikan catatan pada KPU tidak berkerja secara profesional dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan.
"Kalau sanksi ya palingan tidak, tapi hanya diberikan catatan saja, tapi tergantung dari KPUnya ya (KPU Pusat dan KPU DKI), kenapa kok tidak bisa diselesaikan soal itu kan, karena memang didalam rekapitulasi itu, tentu ada kepentingan dan protes, tergantung bagaimana memanage komplain-komplain dari para saksi, kalau itu diatur dengan baik saya kira ini bisa cepat selesai," kata Jufri saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).
BACA JUGA: Bawaslu Sarankan KPU DKI Siapkan Dasar Hukum Molornya Rekapitulasi
Menurut Jefri, penyebab diskornya rekapitulasi perhitungan suara di Jaktim, khususnya Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulogadung yang ketidakmampuan ketua dan anggota PPK.
"Penyebab keterlambatan itu, karena ada beberapa saksi partai politik yang meminta untuk membuka kotak kembali, ya jadi saksi meminta kembali kotak dibuka karena ada ketidaksesuaian dari data yang dimiliki," tuturnya.
Sementara itu, kata dia, persoalan yang terjadi di TPS Pulogadung sejatinya tidak perlu dijadikan alasan dalam keterlambatan rekapitulasi perhitungan suara di Jakarta Timur, karena TPS di Pulogadung lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain.
"Aneh, Kalau kita lihat TPSnya, di kecamatan Pulogadung itu sekitar 800TPS, dibanding dengan Cakung, Duren Sawit yang jumlah TPSnya 1000 lebih gitu ya, seharusnya bisa lebih cepat," tutupnya. (Asp)
