Rawan Gangguan Keamanan hingga Serangan Siber, KTT G20 Dijaga 5 Ribu Polisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 21 September 2022
Rawan Gangguan Keamanan hingga Serangan Siber, KTT G20 Dijaga 5 Ribu Polisi

Baliho G20 di samping gedung DPR RI. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali makin dekat. Kepolisian terus mematangkan pengamanan agar acara internasional tersebut dapat berjalan baik.

Polri memaparkan upaya maksimal dalam pengamanan untuk menyukseskan event internasional Presidensi G20 di Indonesia. Dalam hal ini, Polri melakukan pengamanan operasi terpusat.

"Artinya operasi kepolisian yang diselenggarakan mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat kewilayahan di Bali, NTB yang akan dilaksanakan selama 10 hari yaitu dari tanggal 7 November-17 November," kata Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi, Rabu (21/9).

Baca Juga:

Delegasi G20 Tergoda Cita Rasa Kopi Indonesia

Agung menyatakan bahwa kepolisian menyiapkan sebanyak 5.746 personel.

Namun, Polri akan tetap menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang di lapangan.

"Cadangan anggota kita yang siap sekitar 1.600 personel. Polri siapkan kendaraan khusus berupa kapal, helikopter, dan mobil pengawalan," ujar Agung.

Meski begitu, Agung memastikan, Polri tetap bersinergi dengan pihak TNI, Paspampres, BNPB, Basarnas dan stakeholder lainnya.

"Sesuai dengan arahan (panitia) bahwa KTT Presidensi G20 mendorong penyelenggaraan yang ramah lingkungan sehingga semua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan listrik," ucap Agung yang juga mantan Kapolda Riau ini.

Pengamanan dan pengawalan itu, dijelaskan Agung dilakukan untuk memastikan kedatangan presiden atau delegasi lainnya.

Tujuannya untuk menghindari potensi adanya gangguan mulai dari bandara, jalur dan area hotel, serta lokasi berlangsungnya KTT Presidensi G20 dengan merujuk kepada protokol dan prosedur pengamanan internasional.

Pihaknya juga melakukan pemetaan titik- titik yang menjadi fokus pengamanan Polri, dibagi dalam lima kawasan.

"Seperti Seminyak, Jimbaran, Sanur, Nusa Dua Utara, dan Nusa Dua Selatan. Diprioritaskan karena semua kegiatan delegasi maupun presiden akan berlangsung di sana," tutur Agung.

Baca Juga:

Menlu RI dan Australia Ingin G20 Bantu Berikan Solusi Atas Kondisi Global

Polisi juga akan menyiapkan strategi rekayasa di 10 ruas jalan.

Bahkan, disiapkan 4.600 CCTV yang sudah terkoneksi ditambah 1.500 body worn untuk semua petugas yang ada di lapangan.

"Kemudian kendaraan khusus untuk penanganan-penanganan khusus, demikian juga sampai ke kapal dan helikopter serta kendaraan pengawalan," papar Agung.

Kemudian, polisi juga mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi seperti bencana alam dan ancaman yang tidak tampak seperti serangan siber dan sebagainya.

"Ini tentu sudah disiapkan satgas untuk menangani," tutup Lulusan AKPOL 1988 ini. (Knu)

Baca Juga:

Pengamanan sampai Operasional KTT G20 di Bali Gunakan Kendaraan Listrik

#KTT G20 #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
Polri Perkuat Deteksi Dini dan Patroli Berlapis untuk Cegah Gangguan Keamanan di Pusat Ekonomi
Pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga tingkat polsek.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Polri Perkuat Deteksi Dini dan Patroli Berlapis untuk Cegah Gangguan Keamanan di Pusat Ekonomi
Indonesia
Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI
Polri meningkatkan kapasitas personel untuk menghadapi kejahatan love scamming yang kini memanfaatkan AI, deepfake, dan social engineering.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI
Indonesia
Dewas KPK Bakal Periksa Staf Administrasi Berstatus Anggota Polri yang Jadi Tersangka Pemerasan
Dewas KPK memastikan akan memeriksa Setya Budi Dias Oktavianto sebagai bagian dari evaluasi internal usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Dewas KPK Bakal Periksa Staf Administrasi Berstatus Anggota Polri yang Jadi Tersangka Pemerasan
Indonesia
Staf Admin KPK Tersangka 'Urus Perkara Bupati Pemalang' Statusnya Polisi Diperbantukan
KPK menetapkan staf administrasi bernama Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri perbantuan, sebagai tersangka pemerasan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Total ada 4 tersangka dalam kasus ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Juli 2026
Staf Admin KPK Tersangka 'Urus Perkara Bupati Pemalang' Statusnya Polisi Diperbantukan
Indonesia
DPR Desak Polisi Segera Ungkap Misteri Kematian Karumga Eks JAM-Pidsus, Minta Hasil Penyelidikan Dibuka ke Publik
Seluruh proses penyelidikan harus berlangsung profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Desak Polisi Segera Ungkap Misteri Kematian Karumga Eks JAM-Pidsus, Minta Hasil Penyelidikan Dibuka ke Publik
Bagikan