Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah mengatasi risiko kebencanaan secara sistematis di tanah air.
Hal ini mengingat hampir 700 kejadian bencana alam terjadi sejak awal 2026, yang membuat kerentanan terhadap rakyat.
Melihat masih banyaknya bencana alam, terutama yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser.
“Ini harus segera mendapat solusi,” kata Puan dam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/4).
Baca juga:
Ketua DPR Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana Usai Banjir Demak Menelan Korban
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak awal Januari hingga 6 April 2026, yang terjadi dalam waktu berdekatan di berbagai wilayah.
Dominasi bencana banjir menunjukkan bahwa persoalan tata air, kapasitas lingkungan, serta kesiapan kawasan permukiman belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan risiko yang dihadapi masyarakat.
“Ketika banjir mendominasi, disusul angin kencang, longsor, dan gempa di berbagai daerah dalam kurun yang berdekatan, persoalannya tidak lagi cukup dipahami sebagai peristiwa musiman,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua DPP PDIP ini juga menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pada respons pascabencana, melainkan pada kemampuan negara dalam membaca pola kerentanan yang terus muncul di wilayah yang sama.
Baca juga:
Sejumlah Provinsi Hadapi Bencana Hidrometeorologi saat Lebaran 2026, Lapor BNPB
Oleh sebab itu, kata Puan, data kebencanaan seharusnya tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih tajam, terutama bagi wilayah yang paling sering terdampak
“Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, tetapi bagaimana sistem nasional mampu membaca pola kerentanan yang berulang,” tegasnya. (knu)
