Rapimnas Partai Demokrat: AHY Jadi Kontestan Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 September 2022
Rapimnas Partai Demokrat: AHY Jadi Kontestan Pilpres 2024

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 34 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia kompak mendukung sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai satu-satunya kontestan Pilpres 2024 dari partai berlambang mercy tersebut.

Dukungan tersebut disampaikan 34 DPD Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Dukungan ini disuarakan Plt Ketua DPD Kepri yang juga anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto didampingi oleh para ketua DPD lainnya.

Baca Juga:

AHY Resmikan Organisasi Perempuan Demokrat Diketuai Istrinya

Didik Mukrianto mengatakan, DPD Demokrat se-Indonesia ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan Rapimnas.

Aspirasi ini yakni menginginkan pada Rapimnas tahun 2022 Ketum Demokrat AHY ditetapkan sebagai satu-satunya kader yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sementara dalam acara tersebut, AHY menegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Di hadapan sekitar 3.000-an kader Demokrat dari seluruh Indonesia, AHY menjelaskan situasi bangsa dan negara yang cenderung memburuk. Ada tiga isu utama dari apa yang disampaikan para kader.

Tiga isu itu, adalah pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, demokrasi dan kebebasan sipil. Ketiga, keadilan dan penegakan hukum. Karena itu, AHY mengajak segenap peserta Rapimnas untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan.

"Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024. DPD siap? DPC siap? Siap. Bersama-sama kita bisa," kata AHY.

Baca Juga:

Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis

Menurut AHY, keselarasan antara aspirasi dan harapan rakyat dengan gerak langkah Partai Demokrat adalah kunci sehingga berbagai lembaga survei mencatat tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat sepanjang dua tahun terakhir ini.

Karena itu, AHY meminta segenap kader Partai Demokrat jangan sampai mengkhianati kepercayaan rakyat.

Lebih lanjut AHY menyampaikan situasi bangsa dan negara yang cenderung memburuk juga membuat rakyat mulai membandingkan kehidupan saat ini dengan era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Menurut AHY, rakyat merindukan kondisi Indonesia ketika SBY menjabat presiden.

"Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dan sekarang. Dulu mah begitu, tapi sekarang? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dengan kepemimpinan dari Partai Demokrat, " ujar AHY.

Di penghujung Rapimnas, AHY juga memberikan instruksi kepada para pimpinan Partai Demokrat yang hadir. Instruksi ini disebut dengan istilah 7K, yang harus dijalankan kader di setiap daerah.

Adapun yang dimaksud AHY dengan 7K adalah Kepemimpinan, Kerja keras, Keberanian, Kecepatan, Ketegasan, Kesetiaan, dan Kekompakan. (Pon)

Baca Juga:

AHY Klaim Elektabilitas Partai Demokrat Meningkat

#Pemilu #Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Kajian BPS mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Indonesia
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
AHY menekankan pentingnya penerapan secara ketat penerapan prosedur operasional standar (SOP) konstruksi pada bangun publik, termasuk pondok pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan