Rapat Pleno Keputusan Kelayakan Capim KPK Ditunda
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan rapat pleno seleksi Capim KPK ditunda. (Foto: Fachurddin Chalik)
MerahPutih Politik - Komisi III DPR RI menyepakati penundaan keputusan Fit and Proper test Calon Pimpinan (Capim) KPK dalam sidang pleno, Rabu (24/11).
Dalam sidang tersebut sejumlah anggota dan fraksi menyatakan perlu pendalaman dan riset untuk memutuskan kelayakan Capim KPK agar dapat diuji dalam Fit and proper test nanti.
Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan atas dasar permintaan tersebut akhirnya pleno pengambilan keputusan ditunda.
"Dari beberapa fraksi dan anggota meminta untuk dapat dilakukan penundaan keputusan. Berdasarkan pandangan fraksi itu pengambilan keputusan terhadap capim KPK ditunda," katanya kepada awak media, di ruang rapat Komisi III, Rabu (24/11).
Penundaan pengambilan keputusan akan berlangsung hingga minggu depan.
"Ditunda hingga minggu depan sekira hari senin," lanjut Aziz Syamsuddin.
Terkait aksi penundaan itu, Aziz pun membantah adanya unsur mengulur-ngulur waktu pengambilan keputusan.
"Kami tidak berniat mengulur-ngulur waktu. Bahkan keinginan kami agar pemberantasan korupsi oleh KPK, Polisi dan Kejaksaan terus dan cepat berlanjut," ucap politikus Golkar itu.(fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Habiburokhman Tegaskan Kapolri Listyo Sigit 100 Persen Loyal pada Prabowo, Sebut Jadi Saksinya
Rapat Komisi III DPR Panas, Kapolres Sleman Dicecar soal Penanganan Kasus Hogi Minaya
Komisi III DPR Minta Kejari Sleman Hentikan Perkara Hogi Minaya demi Kepentingan Hukum
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Kejagung Jemput Paksa 3 Kajari, Komisi III DPR: Harus Tegas dan Transparan
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Komisi III DPR Kecam Dugaan Penganiayaan Pedagang Es Gabus oleh Oknum TNI-Polri
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
DPR Setujui Penggantian Hakim MK, Komisi III Tegaskan Demi Kepentingan Konstitusional
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi