Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Sabtu, 31 Oktober 2015
Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh

Suasana ricuh saat Rapat Paripurna RAPBN di dalam Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Rapat paripurna yang membahas Rancangan APBN 2016, diwarnai kericuhan. Kericuhan itu bermula ketika Ketua Komisi IV DPR RI Edhi Prabowo menyampaikan pendapatnya mengenai RAPBN 2016 yang perlu ditolak, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Perwakilan staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang menyaksikan jalannya rapat dari atas balkon sempat berteriak, berdiri, dan membawa kertas bertuliskan "Tolak".

Alasannya, beberapa pos anggaran dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, target penerimaan tahun 2016 dianggap tidak rasional.

"Peristiwa kebakaran hutan, tetapi anggaran Kementerian Kehutanan malah dikurangi. Apa ini cara DPR menyelesaikan (bencana) asap?" kata Edhi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

"Tolong teman-teman dari 'fraksi balkon' tenang," ucap seorang anggota DPR.

Beberapa petugas keamanan atau pamdal di DPR RI lalu menghampiri sejumlah anggota staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang mengganggu jalannya rapat. Setelah diberi pemahaman, mereka kembali duduk dengan tenang menyaksikan jalannya rapat paripurna. Namun beberapa dari mereka digiring oleh Pamdal, untuk meninggalkan ruang sidang. (aka)

BACA JUGA:

  1. Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
  2. RAPBN 2016 Gunakan Voting, KMP Sudah Pasti Keok
  3. Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang
  4. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  5. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
#DPR #Gerindra #RAPBN 2016 #Rapat Paripurna
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Bagikan