Rapat Paripurna Pengesahan Tatib Tunggu Ketua DPRD Definitif

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 September 2019
 Rapat Paripurna Pengesahan Tatib Tunggu Ketua DPRD Definitif

Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra, Syarif (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta telah rampung membahas sebanyak 185 pasal dalam tata tertib (tatib) yang akan menjadi landasan kerja para anggota dewan selama lima tahun mendatang, yakni periode 2019-2024.

“Alhamdulillah target saya sampai 185 pasal rampung hari ini. Jadi kita sudah tuntas membahas pasal-pasal itu, aspirasi semua kelompok partai sudah diakomodir,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Syarif di gedung DPRD DKI, Kamis (12/9).

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Selanjutnya rancangan tatib ini akan di konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai dirapikan. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk merapihkan tatib ditargetkan selesai pada Selasa (17/9) mendatang.

Anggota DPRD DKI Jakarta
Pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: MP/Asropih

“Nah selanjutnya adalah penyelarasan redaksional. Senin dan Selasa penyelarasan hasil ini, karena beberapa harus ada yang dirapihkan seperti tadi ada penambahan ayat untuk usulan baju Batik Betawi dan berikutnya tatib ini dikonsultasikan dan dievaluasi oleh Kemendagri," terang Syarif.

Adapun jadwal konsultasi bertemu pihak Kemendagri yakni Rabu (18/9), dalam pertemuan itu Syarif menjelaskan apabila ada pasal baru yang tidak disetujui, maka akan di kembalikan ke pedoman awal.

“Jadi gini, misalnya ada pasal yang Kemendagri gak cocok maka bakal dicoret. Alasannya kita given, menerima, enggak boleh ada debat lagi. Tapi bukan berarti pasal itu dihilangkan atau dipangkas ya, itu akan dikembalikan ke pedoman awal yang sudah dievaluasi Kemendagri sebelumnya,” jelasnya.

Baca Juga:

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Sementara untuk waktu Paripurna pengesahan tatib belum bisa dijadwalkan sebelum ada Ketua DPRD DKI Jakarta definitif.

"Jadwal Paripurnanya menunggu sumpah janji pimpinan definitif ya. Setelah itu baru pengesahan tatib," tutup Syarif.(Asp)

Baca Juga:

Kekosongan Wagub Masuk Poin Tatib DPRD DKI Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #Rapat Paripurna #Partai Gerindra #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Dalam pembahasan Baleg DPR RI juga akan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Bagikan