Rapat Paripurna DPR Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2026
Didik Setiawan - Selasa, 20 Mei 2025
Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas pembahasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang Paripurna DPR dan menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum dengan jumlah kehadiran 292 anggota dewan perwakilan rakyat.
Rapat Paripurna DPR dengan agenda tunggal penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 dalamapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. Kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa fokus pemerintah dalam RAPBN 2026 adalah memperkuat ketahanan pangan, energi, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA) melalui strategi hilirisasi yang memberi nilai tambah pada produk dalam negeri.(MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
