Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024

Didik SetiawanDidik Setiawan - Senin, 30 September 2024
Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-8 terakhir untuk masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari ini, Senin (30/9/2024). Rapat ini menjadi rapat paripurna terakhir bagi anggota DPR periode 2019-2024.

Pimpinan DPR RI tidak hadir secara lengkap. Sementara itu, tercatat 272 anggota dari total 541 anggota dewan hadir dalam rapat tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI telah mencapai akhir periode 2019-2024. Hal ini disampaikan dalam pidato penutupan pada rapat paripurna terakhir DPR untuk periode tersebut.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memamerkan DPR periode 2019-2024 di bawah kepemimpinannya yang telah mengesahkan 255 RUU menjadi undang-undang yang terdiri dari 48 Rancangan Undang-Undang dari daftar Prolegnas 2019-2024, 177 Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka, dan terdapat 5 Rancangan Undang-Undang yang tidak dilanjutkan pembahasannya. (MP/Didik Setiawan).

Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Suasana rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Suasana rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Suasana rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Suasana rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Suasana rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Suasana rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat terakhir paripurna DPR periode 20219-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
#Periode 2019-2024 #DPR #Puan Maharani
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan