Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PP Muhammadiyah mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal aturan ambang batas Pencalonan Kepala Daerah untuk Pilkada dapat mengakhiri tirani demokrasi di tanah air
“Khususnya dominasi partai politik besar dalam menentukan kepemimpinan baik di daerah maupun di pusat,” kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).
Pagi tadi, Sidang MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah, meski tidak punya kursi DPRD.
Putusan itu merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.
Baca juga:
Jelang Pilkada, Jokowi Naikkan Tunjangan Insentif Anggota KPU se-Indonesia 50%
Dalam putusannya, MK telah menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sesuai Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.
Artinya, kini ambang batas bagi parpol untuk mengusung calonnya di Pilkada hanya membutuhkan 7,5 persen suara berdasarkan hasil pileg sebelumnya, tidak lagi minimal 20 persen kursi di parlemen. (Knu)
