Headline

Puskapsi Usulkan Ketua MPR Berasal dari Figur Politisi Negarawan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 31 Juli 2019
 Puskapsi Usulkan Ketua MPR Berasal dari Figur Politisi Negarawan

Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menyoal perebutan para elite partai politik untuk menjadi Ketua MPR, pendapat Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Bayu Dwi Anggono layak jadi rujukan.

Menurut Bayu Dwi Anggono, jabatan pimpinan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaiknya diisi figur politisi negarawan. Pasalnya, lembaga tinggi negara tersebut merupakan representasi dari keterwakilan politik dan utusan daerah.

Baca Juga: Menakar Peluang Gerindra Duduki Kursi Ketua MPR

"Ketua MPR harus bisa tampil ke depan untuk mengingatkan pentingnya persatuan bangsa di atas agenda-agenda politik," kata Bayu, dalam diskusi media bertajuk "Negosiasi Kursi Ketua MPR yang Merusak Sistem Presidensial", di Jakarta, Selasa (30/1).

Lebih lanjut Bayu mengatakan dalam menentukan kualitas ketua MPR yang akan mengisi jabatan periode berikutnya, perlu dilihat secara utuh keberadaan MPR di parlemen.

Bayu Dwi Anggono saat diskusi terkait Ketua MPR
Bayu Dwi Anggono dalam diskusi media bertajuk "Negosiasi Kursi Ketua MPR yang Merusak Sistem Presidensial", di Jakarta (Foto: antaranews)

MPR meskipun sebagai parlemen punya ciri khas yang otentik, yakni mempresentasikan keterwakilan politik dan utusan-utusan daerah yang disebut DPD.

Walau MPR tidak boleh terlalu berpolitik seperti DPR dan DPD, tetapi MPR memiliki fungsi-fungsi memperkokoh, memelihara keutuhan nasional, menegakkan etika berbangsa, menegakkan demokrasi konstitusional.

"Karena MPR lembaga yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, maka MPR juga punya fungsi ideologi, membangun kerukunan tadi," kata Bayu.

Menurutnya harus dihindari jabatan ketua MPR diisi oleh politisi yang memiliki ambisi pada Pemilu 2024, apalagi sejak awal telah mendeklarasikan diri akan maju sebagai presiden 2024.

"Kalau yang jadi ketua MPR adalah elite yang punya ambisi 2024 pasti seluruh program, kewenangan MPR akan diarahkan untuk kepentingan dirinya, pencitraan dirinya yang berlebihan agar publik tahu bahwa dirinya akan maju di 2024," kata Bayu.

Bayu Dwi Anggono sebagaimana dilansir Antara mengatakan sebagai representasi politik dan keterwakilan daerah ketua MPR punya fungsi menegakkan konstitusi, nasional, kerukunan ideologi, oleh karena itu harus diiisi oleh figur-figur yang berkelas negarawan seperti di MK.

"Ketua MPR harus bisa menjembatani berbagai kepentingan elite politik," kata Bayu.

Baca Juga: Tak Etis Jika Posisi Ketua MPR Diberikan ke Oposisi

Diskusi media bertajuk "Negosiasi Kursi Ketua MPR yang Merusak Sistem Presidensial" dihadiri sejumlah pembicara yakni Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari, Kordiv Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, Hurriyah dari Puskapol Universitas Indonesia dan Bivitri Susanti dari STHI Jantera.

Bivitri Susanti dari STHI Jantera mengingatkan agar tugas ketua MPR dikembalikan sebagai mana tertuang dalam konstitusi tidak lagi melakukan sosialisasi 4 pilar.

Dalam pasal 3 UUD 1945 tugas MPR yakni kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.(*)

Baca Juga: Tanggapi Gerindra, Politisi Golkar: Logisnya Kami Duduki Kursi Ketua MPR

#Ketua MPR #Majelis Permusyawaratan Rakyat #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan bicara disampaikan dengan argumentasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Muzani mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Bagikan