Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Hampir semua partai politik kini tengah memperebutkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rebutan kursi orang nomor satu di MPR itu tak hanya terjadi di barisan parpol koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019, tetapi juga terjadi di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mulanya hanya dua parpol yang secara terang-terangan mengincar posisi orang nomor satu di MPR: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahkan telah meminta restu Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Alasan Kenapa Posisi MPR Banyak Diincar Partai
Cak Imin, saat menyambangi kediaman Ma'ruf pada Jumat 5 Juli 2019, dengan gamblang mengaku meminta restu agar sukses melobi kursi Ketua MPR. Tak hanya itu, Cak Imin juga akan mendiskusikan keinginan partainya untuk mendapatkan kursi Ketua MPR ke parpol-parpol koalisi Jokowi lainnya.
Senada dengan PKB, Golkar juga terang-terangan mengincar kursi Ketua MPR. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan mengatakan keinginannya itu sudah disampaikan ke Presiden terpilih Jokowi dan parpol koalisi lainnya.
Kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut partai berlambang Ka'bah itu, kursi pimpinan MPR penting untuk mengawal konstitusi. PPP memiliki dua nama untuk dicalonkan sebagai Ketua MPR, yakni Sekjen PPP Arsul Sani dan PPP Arwani Thomafi.
Baca Juga: Tak Etis Jika Posisi Ketua MPR Diberikan ke Oposisi
Meski sudah pasti mendapat kursi Ketua DPR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menargetkan posisi Ketua MPR untuk periode mendatang karena hendak memasukkan misi yang strategis dalam program MPR.
Motif PDIP dan Gerindra
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan ada tiga opsi pembentukan paket pimpinan MPR. Opsi pertama pimpinan MPR bisa ditentukan secara aklamasi, dengan syarat calon ketua yang diajukan harus benar-benar bisa diterima semua partai.
Hendrawan menyebut contoh paling ideal ialah sosok mendiang Taufik Kiemas. Menurut dia, sosok Ketua MPR periode 2009-2013 itu dapat diterima semua fraksi dan mampu menjembatani komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda pandangan.
Opsi kedua, kata Hendrawan, yakni dua paket pimpinan MPR. Namun Hendrawan memprediksi pemenang dari dua paket pimpinan MPR ini mudah ditebak. Sebab, ada kemungkinan partai-partai besar bergabung menjadi satu dalam satu paket.
Adapun opsi ketiga yang disebut Hendrawan cukup ekstrem, yakni adanya tiga paket pimpinan MPR. Jika demikian, maka sembilan partai yang lolos ke parlemen akan terbagi menjadi tiga kelompok. Setiap paket kemudian melibatkan dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dari kubu Gerindra mengakui jabatan Ketua MPR wajar diperebutkan. Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid, menjelaskan penempatan kader Gerindra menjadi orang nomor satu di MPR bisa jadi solusi terbaik karena jabatan Ketua DPR secara otomatis diberikan kepada kader PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019.
Syarat Rekonsiliasi?
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, fragmentasi antara partai politik selama ini hanya terjadi sesaat dalam Pilpres. Sebab setelah pesta demokrasi dan menjelang penentuan komposisi kabinet, partai-partai yang semula sedang "perang" punya kecendrungan untuk berkoalisi.
Baca Juga: Gerindra: Prabowo yang Bakal Tentukan Ketua MPR
