Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Masa jabatan Ketua MPR sebentar lagi berganti. Banyak partai koalisi dari pendukung presiden terpilih Joko Widodo berebut untuk menguasai kursi tertinggi di MPR tersebut.
Salah satunya, Partai NaSdem mengajukan nama Lestari Moerdijat maju sebagai calon pimpinan MPR. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Nasdem, Johnny G Plate yang mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan tokoh-tokoh mempuni untuk tugas itu.
Baca Juga: Zulhas Pasrah Hadapi Pertarungan Parpol Berebut Kursi Ketua MPR
"Termasuk memperhatikan secara serius keterwakilan gender di MPR," kata Johnny, Sabtu (27/7).
Meski ingin pihaknya menjadi pimpinan MPR, namun kata Johnny, NasDem tak terlalu ngotot. Ia dan pihaknya akan mendukung siapa saja nama yang diajukan dalam paket pimpinan MPR.
"Kami hanya akan membentuk formasi pimpinan, paket pimpinan MPR yang terdiri atas tokoh-tokoh partai koalisi bersama-sama dengan DPD. Kalau NasDem sendiri kami menyiapkan pimpinan, tidak selalu harus selalu ketua," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Johnny juga menjelaskan mengapa kursi pimpinan MPR begitu panas diperebutkan partai-partai. Menurutnya, MPR memiliki peran strategis bagi negara.
"MPR tidak hanya sebagai lembaga politik, tapi saat ini MPR akan memainkan peran-peran strategis. Ada kemungkinan misalnya kalau negara bangsa ini menginginkan ada satu Garis Besar Haluan Negaranya, maka tentu harus ada amendemen terbatas," jelas Johnny.
Baca Juga: Tak Etis Jika Posisi Ketua MPR Diberikan ke Oposisi
"Jadi kita membutuhkan paket pimpinan MPR yang betul-betul kuat, yang betul-betul dapat melindungi konstitusi ideologi, semua hal yang terkait dengan konstitusi bangsa," tambah dia.
Untuk diketahui, sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja berambisi menjadikan wakilnya untuk mengisi kursi pimpinan MPR. Dua partai yang paling berminat adalah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Belakangan ini, Partai Gerindra juga mengutarakan minatnya untuk mengisi posisi tersebut. Kursi pimpinan MPR dinilai pantas sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan rekonsiliasi. (Knu)
