Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebutkan, hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 membutuhkan dukungan politik.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik," kata Puan dikutip dari ANTARA, Kamis (28/3).
Baca juga:
Hal itu disampaikan Puan saat menanggapi wacana hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 yang bakal digulirkan di DPR. Ia mengatakan, tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR soal hak angket Pemilu 2024.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” ujarnya.
Selain itu, kata Puan, belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurut Puan, apabila memang hak angket nantinya digulirkan, maka PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca juga:
Fraksi PDIP Tinggal Menunggu Perintah Megawati Ajukan Hak Angket
“Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” ungkapnya.
Puan juga menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia hanya menjawab singkat 'Insya Allah'.
Bahkan, Puan tak berbicara banyak soal rencana PDIP ke depannya, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung dengan pemerintahan Prabowo, sama seperti ketika Prabowo diajak bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019. (*)
Baca juga:
