Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Agustus 2022
Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023

Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa efektif, efisien, dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam jumpa pers usai penyampaian pidato Presiden Jokowi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (16/8).

Baca Juga

Pidato Lengkap Puan Soroti Ketimpangan di Rapat Paripurna Penyampaian RUU APBN 2023

"Kami juga tadi meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional sehingga nanti pada 2023 karena memang defisitnya itu harus kembali 3 persen," kata Puan.

Menurut Puan pemerintah juga perlu membuat arsitektur APBN yang betul-betul kuat dan mumpuni. Sehingga ketangguhan postur APBN bisa bertahan hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih pasca 2024.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini menekankan arsitektur APBN yang dirancang harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat, efektif, dan berguna untuk masyarakat.

Baca Juga

Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi

“Pasca tahun 2024 APBN itu harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat efektif dan berguna untuk masyarakat,” tuturnya

Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah untuk menggunakan anggaran secara cermat. Program-program kerakyatan di bidang pendidikan dan pertanian tidak boleh ditunda.

“Meminta kepada pemerintah untuk dalam pengaturan APBN tersebut semua kementerian lembaga mempunyai target prioritas kemudian programnya dimengerti oleh rakyat dan bisa bermanfaat oleh rakyat secara transparan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Sidang Tahunan MPR: Puan Ingatkan Jangan Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng

#Puan Maharani #DPR RI #Ketua DPR RI #Sidang Tahunan MPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Bagikan