Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa efektif, efisien, dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam jumpa pers usai penyampaian pidato Presiden Jokowi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (16/8).
Baca Juga
Pidato Lengkap Puan Soroti Ketimpangan di Rapat Paripurna Penyampaian RUU APBN 2023
"Kami juga tadi meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional sehingga nanti pada 2023 karena memang defisitnya itu harus kembali 3 persen," kata Puan.
Menurut Puan pemerintah juga perlu membuat arsitektur APBN yang betul-betul kuat dan mumpuni. Sehingga ketangguhan postur APBN bisa bertahan hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih pasca 2024.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini menekankan arsitektur APBN yang dirancang harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat, efektif, dan berguna untuk masyarakat.
Baca Juga
Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi
“Pasca tahun 2024 APBN itu harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat efektif dan berguna untuk masyarakat,” tuturnya
Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah untuk menggunakan anggaran secara cermat. Program-program kerakyatan di bidang pendidikan dan pertanian tidak boleh ditunda.
“Meminta kepada pemerintah untuk dalam pengaturan APBN tersebut semua kementerian lembaga mempunyai target prioritas kemudian programnya dimengerti oleh rakyat dan bisa bermanfaat oleh rakyat secara transparan,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Sidang Tahunan MPR: Puan Ingatkan Jangan Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR