Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Agustus 2022
Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023

Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa efektif, efisien, dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam jumpa pers usai penyampaian pidato Presiden Jokowi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (16/8).

Baca Juga

Pidato Lengkap Puan Soroti Ketimpangan di Rapat Paripurna Penyampaian RUU APBN 2023

"Kami juga tadi meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional sehingga nanti pada 2023 karena memang defisitnya itu harus kembali 3 persen," kata Puan.

Menurut Puan pemerintah juga perlu membuat arsitektur APBN yang betul-betul kuat dan mumpuni. Sehingga ketangguhan postur APBN bisa bertahan hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih pasca 2024.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini menekankan arsitektur APBN yang dirancang harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat, efektif, dan berguna untuk masyarakat.

Baca Juga

Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi

“Pasca tahun 2024 APBN itu harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat efektif dan berguna untuk masyarakat,” tuturnya

Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah untuk menggunakan anggaran secara cermat. Program-program kerakyatan di bidang pendidikan dan pertanian tidak boleh ditunda.

“Meminta kepada pemerintah untuk dalam pengaturan APBN tersebut semua kementerian lembaga mempunyai target prioritas kemudian programnya dimengerti oleh rakyat dan bisa bermanfaat oleh rakyat secara transparan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Sidang Tahunan MPR: Puan Ingatkan Jangan Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng

#Puan Maharani #DPR RI #Ketua DPR RI #Sidang Tahunan MPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan