Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi

MerahPutih.com - Politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberi sambutan di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

"Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional," kata Puan.

Baca Juga:

Sidang Tahunan MPR: Bamsoet Ungkap Risiko Resesi Indonesia Sangat Kecil

Sasaran pembangunan, kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini, tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa.

"Politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional," ujar Puan.

Pasca-amendemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, dirumuskan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Namun, menurut Puan, keberadaan UU ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, belum optimal. Sebab, setiap presiden, gubernur, dan bupati/wali kota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing.

Baca Juga:

Pidato Lengkap Puan Maharani di Hadapan Jokowi saat Sidang Tahunan MPR 2022

"Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah," ungkapnya.

Realitas tersebut, kata Puan, yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan karena berorientasi pada jangka pendek. Selain itu, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, membuat pembangunan nasional terkesan hanya dari proyek ke proyek.

"Politik pembangunan kedepan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kata Ojo Kesusu Jokowi jadi Pantun Penutup Pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo