Puan Maharani, Wanita Pertama yang Jabat Ketua DPR Dua Periode Berturut-turut

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 01 Oktober 2024
Puan Maharani, Wanita Pertama yang Jabat Ketua DPR Dua Periode Berturut-turut

Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini setelah DPR menggelar sidang paripurna kedua, Selasa (1/10) sore.

Puan lahir di Jakarta, 6 September 1973. Ia memiliki latar belakang politik yang sangat kuat. Dia merupakan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Puan merupakan anak dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5, serta cucu dari Proklamator dan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Puan menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Indonesia dengan jurusan Komunikasi Massa dan meraih gelar Sarjana pada tahun 1997.

Setelah menyelesaikan studinya, Puan mulai terlibat dalam dunia politik dengan bergabung di bawah bendera PDIP, partai politik yang didirikan oleh ibunya, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga:

Puan Maharani Kembali Jadi Ketua DPR, Dasco hingga Adies Kadir Wakil

Puan Maharani mengawali kariernya sebagai anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri pada tahun 2006. Karier politiknya mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi PDI-P setelah meraih suara terbanyak di wilayah Jawa Tengah yakni Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kinerjanya yang aktif di DPR membuatnya makin dikenal sebagai politisi yang berpotensi.

Pada Pemilu 2014, Puan kembali terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara yang signifikan.

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Kabinet Kerja Joko Widodo pada 2014-2019.

Pada tahun 2019, Puan Maharani mencatat sejarah baru dalam perjalanan politiknya dengan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Ia merupakan perempuan pertama yang menjabat posisi ini dalam sejarah politik Indonesia.

Baca juga:

Hat-trick sebagai Anggota DPR, Marinus Gea Serahkan ke Fraksi soal Penempatan

Sebagai Ketua DPR, Puan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengesahkan undang-undang dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Di bawah kepemimpinannya, DPR telah menyelesaikan berbagai undang-undang penting, meskipun sering kali juga menghadapi kritik terkait dengan proses legislasi yang dianggap terburu-buru atau tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal.

Puan dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, namun tetap mengedepankan dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak. (Knu)

#Puan Maharani #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan