Andika Pratama
MerahPutih.com - Masa reses selama sebulan harus dimanfaatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi dan pasokan dan lonjakan harga pangan menjelang Lebaran. Demikian disampaikan Ketua DPR, Puan Maharani.
Puan meminta anggota dewan yang sedang reses untuk turun langsung mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan jelang mudik lebaran.
Baca Juga
Survey PWS: Suara Pasangan Prabowo - Puan Paling Unggul 31,5 Persen
Apalagi, sejumlah permasalahan dari mulai pasokan, distribusi hingga lonjakan harga bahan pangan kerap terjadi sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Seluruh anggota DPR serius melakukan fungsi pengawasan untuk memantau harga pangan di daerah pemilihan.
“Seperti pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadhan dan Idulfitri, persoalan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/4).
Puan menegaskan masa reses merupakan kesempatan bagi seluruh anggota DPR RI untuk menyapa dan mendengar aspirasi rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Baca Juga
UU TPKS Disahkan, Puan Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan
Selain itu, Puan juga mengimbau, agar seluruh anggota DPR dapat mengawasi kesiapan arus mudik yang baru dapat dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19.
"Penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M, serta permasalahan penipuan investasi ilegal," jelas mantan Menko PMK ini.
Puan juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat mudik Lebaran di kampung halaman. Menurut dia, perlu koordinasi antara Pemda dengan pengelola tempat wisata saat libur lebaran.
“Tekankan agar kapasitas di tempat wisata tidak melebihi ketentuan, dan upayakan menerapkan manajemen protokol kesehatan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerumunan di tempat wisata,” pungkas putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini. (Knu)
Baca Juga
Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual
