Puan Beri Sinyal RUU Perampasan Aset Diselesaikan Periode Mendatang

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berpeluang besar tak dituntaskan dalam masa DPR periode 2019-2024.
Puan menegaskan waktu yang tersedia bagi DPR periode saat ini tak memungkinkan untuk menuntaskann RUU Perampasan Aset.
Baca juga:
Perlunya Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Anies: Koruptor Harus Dimiskinkan
"Ini kan waktunya sudah pendek sekali, nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).
Puan menyebut DPR periode ini sedang fokus menuntaskan apa yang sudah direncanakan. Namun, ia tak menjelaskan hal apa yang hendak dicapai DPR periode saat ini.
"Jadi kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai 1 Oktober," ujarnya.
Baca juga:
Mahfud Serap Aspirasi Soal UU Perampasan Aset Hingga Pinjol Lewat 'Tabrak Prof'
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mensinyalkan RUU Perampasan Aset bisa dibahas lagi di DPR periode berikutnya.
"Kita tunggu sampai pergantian periode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
