Puan Akui Peluang Tambah Komisi di DPR
Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.
MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan adanya rencana menambah jumlah komisi di DPR. Puan menyebut rencana itu tengah digodok.
Tercatat, sudah ada sebanyak 11 komisi di DPR. Masing-masing komisi memegang lingkup pekerjaan yang berbeda.
"Ini lagi dimatangkan," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga:
Dicari-Cari Pansus Haji DPR, Menteri Agama Malah Mejeng Bersama Presiden Prancis
Puan mengklaim wacana penambahan komisi di DPR sesuai dengan rencana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sehingga politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu merasa wajar kalau Komisi di DPR bertambah seiring penambahan kementerian.
"Jadi, akan ada kemungkinan penambahan komisi, jika memang ada penambahan kementerian," ujarnya.
Puan menegaskan formasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi di DPR bakal dibahas oleh para fraksi-fraksi di DPR periode 2024-2029 secara musyawarah mufakat.
"Nanti akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme, kami bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat," ujar Puan.
Baca juga:
Komisi VIII DPR RI Tunda Rapat Evaluasi Haji karena Menag Kunker ke Prancis
Puan membantah kalau penambahan Komisi DPR ini terkesan bagi-bagi jatah saja. "Kita sedang godok dan sesuai mekanismenya kan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya," ujar Puan.
Isu bertambahnya alat kelengkapan dewan diduga disesuaikan dengan rencana penambahan jumlah kementerian. Apalagi kini mencuat wacana penambahan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan periode 2024–2029.
Hal itu menyusul adanya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan pada Rapat Paripurna DPR. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia