PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Maret 2021
PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April

Penyaluran bansos tunai. (Foto: Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Negara yang dipercaya menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), PT Pos Indonesia (Persero) terus mengoptimalkan penyaluran agar segera memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

"Kami memastikan 100 persen sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tim satgas bekerja keras dalam memonitor penyaluran bantuan," ujar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rahmad Djoemadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3).

Baca Juga:

Larangan Bansos Tunai untuk Beli Rokok Dinilai Tepat

Faizal mengatakan, PT Pos Indonesia bukan hanya sekedar memberikan penawaran jasa untuk distribusi tetapi juga kerja sosial dan pelayan masyarakat. Proses pendistribusian bantuan sosial yang panjang tentu menyita sumber daya dan menjadi tantangan tersendiri perusahaan melakukan perencanaan transisi manajemen memprioritaskan proses penyaluran BST.

"Pos Indonesia mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. Kami mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional," kata Faizal.

Ia menuturkan, progres penyaluran bantuan sosial tunai pada 2021 di tiga wilayah berjalan sesuai target. Wilayah pertama (Sumatera dan Jawa Barat) sudah diberikan kepada 7,1 juta KPM dari alokasi 7,2 juta penerima dengan total anggaran Rp2,1 triliun.

PT Pos Indonesia. (Foto: Antara)
PT Pos Indonesia. (Foto: Antara)

Untuk Wilayah 2, (Kalimantan, Jawa Tengah, NTB dan NTT) yang menerima sudah mencapai 7,3 Juta orang dari 7,5 juta penerima yang dialokasikan dengan nilai anggaran Rp2,2 triliun. Dan wilayah 3 (Jawa Timur, Sulawesi dan Papua) sudah diberikan kepada 4,4 juta KPM dari 4,5 juta penerima yang dialokasikan dengan total anggaran Rp1,3 triliun.

Progres penyaluran Bantuan Sosial Tunai selama tahun 2021 mencapai 98 persen di seluruh wilayah Indonesia. Ditargetkan, hingga April bisa tersalurkan 100 persen.

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2021 yang mencapai Rp699,4 triliun. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Alokasi dana tersebut mencakup program bantuan tunai sosial yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). (Asp)

Baca Juga:

Bansos Tunai Tahap 2 Mulai Disalurkan, Ada Potongan Lapor ke 08111022210

#Bansos Tunai #Dana Bansos #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Transaksi Judol Warga Jakarta di Atas Rp 3 T, Pramono Ancam Coret Ribuan Nama Penerima Bansos
Pemprov Jakarta akan menertibkan penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judol.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
Transaksi Judol Warga Jakarta di Atas Rp 3 T, Pramono Ancam Coret Ribuan Nama Penerima Bansos
Indonesia
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
Bantuan BLT disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
Mulai 20 Oktober 2025, Pemerintah Kucurkan BLT Tambahan ke 35 Juta Orang
Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Mulai 20 Oktober 2025, Pemerintah Kucurkan BLT Tambahan ke 35 Juta Orang
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Bagikan