PSI Tolak Pembangunan ITF Libatkan Investor: Kita akan Rugi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 Mei 2022
PSI Tolak Pembangunan ITF Libatkan Investor: Kita akan Rugi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana. Foto: DDJP/tim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak terkait rencana pembiayaan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) oleh pihak ketiga

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengatakan, jika pembangunan ITF melibatkan investor maka mereka akan menarik biaya tipping fee kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga

Proyek ITF Mandek, DPRD DKI: Sudah Peletakan Batu Pertama Tapi Tidak Ada Batu Keduanya

“Apabila menggandeng investor untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, maka investor akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, kita akan rugi,” kata Justin di Jakarta, Selasa (24/5).

Dia mengatakan, perjanjian atas investasi biaya pembangunan sebesar Rp 5 triliun itu dapat membuat tipping fee tersebut berlangsung dalam kurun waktu 20-30 tahun, sesuai dengan batas waktu yang dimungkinkan dalam perjanjian di Indonesia.

"Jika saat ini Jakarta memproduksi 8.000 ton sampah tiap harinya dan 1 tonnya ditarik biaya Rp 500 ribu. Maka tiap tahunnya Pemprov DKI harus membayar setidaknya Rp 1,4 Triliun kepada Investor sebagai biaya pengelolaan sampah," katanya

Jika perjanjiannya jangka panjang hingga 25 tahun, maka akan lebih dari Rp 25 triliun yang harus digelontorkan ke investor.

"Itupun dengan catatan kuantitas sampah harian tersebut tidak bertambah dan tipping fee tidak naik dalam 25 tahun,” ucap Justin.

Baca Juga

Berpotensi Bingungkan Penerus Anies, Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter Ditolak

Oleh karena itu, Justin menyarankan agar pembangunan ITF sebaiknya menggunakan dana APBD dengan sistem multiyears. Misalnya, biaya pembangunan tadi dibagi menjadi 4 tahun sehingga lebih memungkinkan.

“Sebaiknya Pemprov mulai memikirkan untuk menganggarkan pembangunan ITF di APBD mengingat APBD 2023 saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jangan sampai membangun proyek yang akan membebani keuangan kita kelak,” tutup Justin.

Untuk diketahui, Pemprov DKI merencanakan pembangunan ITF di empat lokasi, yakni ITF Sunter di Jakarta Utara, kemudian ITF di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

ITF Sunter dan wilayah barat digarap oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sementara, ITF wilayah timur dan selatan dikerjakan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Saat ini, progres ITF Sunter yang dikerjakan Jakpro sudah mulai masuk prakonstruksi. Pada rencana pembangunan ITF yang berada di wilayah barat, Jakpro sudah bekerja sama dengan konsorsium PT Wijaya Karya (WIKA)-PT Indoplas Karya Energi (Indoplas) untuk proses konstruksinya.

Sementara, ITF di wilayah timur dan selatan yang digarap Sarana Jaya masih dalam proses pemilihan pemenang tender sebagai mitra konstruksi. (Asp)

Baca Juga

Pengajuan Utang Bangun ITF Bertepuk Sebelah Tangan, Pemprov DKI Tak Kehabisan Akal

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan