Proyek ITF Mandek, DPRD DKI: Sudah Peletakan Batu Pertama Tapi Tidak Ada Batu Keduanya

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 Mei 2022
Proyek ITF Mandek, DPRD DKI: Sudah Peletakan Batu Pertama Tapi Tidak Ada Batu Keduanya

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah (Humas DPRD DKI Jakarta)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti mandeknya pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau intermediate treatment facility (ITF) sampai saat ini.

Padahal, salah satu ITF yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara, telah dilaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tahun 2018 lalu. Tetapi, dengan berbagai kendala, pembangunan itu tak kunjung dilaksanakan.

Baca Juga

Pengajuan Utang Bangun ITF Bertepuk Sebelah Tangan, Pemprov DKI Tak Kehabisan Akal

"ITF di 4 titik, sudah ada peletakan batu pertama berkali-kali, ternyata sampai saat ini tidak ada batu keduanya," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah di Jakarta, Kamis (19/5).

Sampai saat ini, ucap Ida, pihaknya menunggu kabar baik dari dua BUMD yang bertugas membangun ITF, yakni PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, terkait pembangunan ITF.

"Mudah-mudahan masih ada sisa waktu beberapa bulan ini, ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana jaya. walaupun nanti pembangunannya baru berapa bata, minimal sudah ada pembangunan di masa tinggal beberapa bulan lagi, kan," papar Ida.

Baca Juga

Jakpro Bangun ITF Sunter dengan Uang Pinjaman

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, mengaku akan mengejar target pembangunan sejumlah ITF.

Ia menargetkan ITF sudah mulai melakukan konstruksi pada pertengahan tahun 2022 atau sebelum masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir.

Pemprov DKI merencanakan pembangunan ITF di empat lokasi, yakni ITF Sunter di Jakarta Utara, kemudian ITF di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. ITF Sunter dan wilayah barat digarap oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sementara, ITF wilayah timur dan selatan dikerjakan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Saat ini, progres ITF Sunter yang dikerjakan Jakpro sudah mulai masuk prakonstruksi. Pada rencana pembangunan ITF yang berada di wilayah barat, Jakpro sudah bekerja sama dengan konsorsium PT Wijaya Karya (WIKA)-PT Indoplas Karya Energi (Indoplas) untuk proses konstruksinya.

Sementara, ITF di wilayah timur dan selatan yang digarap Sarana Jaya masih dalam proses pemilihan pemenang tender sebagai mitra konstruksi. (Asp)

Baca Juga

Berpotensi Bingungkan Penerus Anies, Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter Ditolak

#DPRD DKI Jakarta #Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Bagikan