PSI Tolak Anggaran Baju Dinas dengan Pin Emas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Maret 2024
PSI Tolak Anggaran Baju Dinas dengan Pin Emas

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina. (Foto: PSI

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pengadaan pakaian dinas dan atribut berupa pin emas yang diperuntukan bagi anggota DPRD DKI Jakarta baru periode 2024-2029 ditolak mentah-mentah oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI. Ketua DPW PSI DKI Elva Farhi Qolbina berpandangan, penganggaran baju dinas serta pin emas tersebut memiliki kesan yang mewah. Maka sudah seharusnya pengadaan pin emas dibatalkan.

"Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah seperti pin emas anggota DPRD, kami konsisten menolak," kata Elva Farhi Qolbina saat dikonfirmasi awak media, Kamis (7/3).

Baca juga:

DPRD DKI Anggarkan Baju Dinas dan Pin Emas Rp 3 Miliar untuk Anggota Dewan Baru

Pada prinsipnya, partai yang dikomandoi Kaesang Pangarep ini tak mempersoalkan penganggaran baju dinas Legislator DKI, hanya saja harus yang lazim, bukan untuk menonjolkan kemewahan.

"Untuk anggaran pakaian dinas baru, selama anggarannya masuk akal saya rasa tidak masalah," ungkap Elva.

Baca juga:

Komisi E DPRD DKI Bakal Panggil Disdik Buntut Pengurangan Jumlah KJMU

Jika memang nantinya ada atribut berupa pin emas, tegas Elva, seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI akan mengembalikan barang tersebut.

"Namun jika ada pin emas di anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan," cetusnya.

Sebelumnya, anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI periode 2024-2029 sungguh fantastis di saat harga-harga kebutuhan pokok seperti beras melambung. Rincian pengadaan tersebut terunggah dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP). Dalam situs sirup.lkpp.go.id tertulis nama paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

Baca juga:

Pj Heru Tidak Tahu Pengadaan Baju Dinas DPRD DKI Bernilai Rp 3 Miliar

Total pagu dalam paket itu adalah Rp 3.086.890.132 atau Rp 3 miliar, dengan jadwal pemilihan penyedia mulai Juni-Agustus 2024. Sedangkan jadwal pelaksanaan kontrak kerjanya mulai bulan Agustus-Desember 2024.

Pelaksana tugas (Plt ) sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus atau biasa disapa Aga mengiyakan ada kenaikan pengadaan baju dinas dan atribut lainnya untuk 106 anggota DPRD DKI baru periode 2024-2029. Dari anggaran baju dinas tahun 2023 senilai Rp 1,7 miliar menjadi Rp 3 miliar pada anggaran 2024.

"Jadi ada penambahan anggaran pemberian pin emas kepada anggota dewan yang baru sebesar Rp 1,5 miliar sehingga itu ada kenaikan tetapi memang per 5 tahun tidak setiap tahun ada kenaikan," kata Aga pada Selasa (5/3) kemarin. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Bagikan