PSI Tolak Anggaran Baju Dinas dengan Pin Emas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Maret 2024
PSI Tolak Anggaran Baju Dinas dengan Pin Emas

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina. (Foto: PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengadaan pakaian dinas dan atribut berupa pin emas yang diperuntukan bagi anggota DPRD DKI Jakarta baru periode 2024-2029 ditolak mentah-mentah oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI. Ketua DPW PSI DKI Elva Farhi Qolbina berpandangan, penganggaran baju dinas serta pin emas tersebut memiliki kesan yang mewah. Maka sudah seharusnya pengadaan pin emas dibatalkan.

"Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah seperti pin emas anggota DPRD, kami konsisten menolak," kata Elva Farhi Qolbina saat dikonfirmasi awak media, Kamis (7/3).

Baca juga:

DPRD DKI Anggarkan Baju Dinas dan Pin Emas Rp 3 Miliar untuk Anggota Dewan Baru

Pada prinsipnya, partai yang dikomandoi Kaesang Pangarep ini tak mempersoalkan penganggaran baju dinas Legislator DKI, hanya saja harus yang lazim, bukan untuk menonjolkan kemewahan.

"Untuk anggaran pakaian dinas baru, selama anggarannya masuk akal saya rasa tidak masalah," ungkap Elva.

Baca juga:

Komisi E DPRD DKI Bakal Panggil Disdik Buntut Pengurangan Jumlah KJMU

Jika memang nantinya ada atribut berupa pin emas, tegas Elva, seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI akan mengembalikan barang tersebut.

"Namun jika ada pin emas di anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan," cetusnya.

Sebelumnya, anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI periode 2024-2029 sungguh fantastis di saat harga-harga kebutuhan pokok seperti beras melambung. Rincian pengadaan tersebut terunggah dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP). Dalam situs sirup.lkpp.go.id tertulis nama paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

Baca juga:

Pj Heru Tidak Tahu Pengadaan Baju Dinas DPRD DKI Bernilai Rp 3 Miliar

Total pagu dalam paket itu adalah Rp 3.086.890.132 atau Rp 3 miliar, dengan jadwal pemilihan penyedia mulai Juni-Agustus 2024. Sedangkan jadwal pelaksanaan kontrak kerjanya mulai bulan Agustus-Desember 2024.

Pelaksana tugas (Plt ) sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus atau biasa disapa Aga mengiyakan ada kenaikan pengadaan baju dinas dan atribut lainnya untuk 106 anggota DPRD DKI baru periode 2024-2029. Dari anggaran baju dinas tahun 2023 senilai Rp 1,7 miliar menjadi Rp 3 miliar pada anggaran 2024.

"Jadi ada penambahan anggaran pemberian pin emas kepada anggota dewan yang baru sebesar Rp 1,5 miliar sehingga itu ada kenaikan tetapi memang per 5 tahun tidak setiap tahun ada kenaikan," kata Aga pada Selasa (5/3) kemarin. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan