Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Soffi AmiraSoffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jika tunjangan perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta lebih tinggi ketimbang legislatif Senayan.

Hal itu mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara itu, besaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

"Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpman dan Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," tulis Kepgub itu dikutip Minggu (7/9).

Baca juga:

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Tunjangan perumahan tentunya bukan menjadi satu-satunya pendapatan bagi para anggota DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja DPRD, para pimpinan dan anggota DPRD juga mendapatkan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Adapun, nilai masing-masing pendapatan itu adalah sebagai berikut:

- Uang representasi (per bulan)

Ketua DPRD: Rp 3.000.000
Wakil Ketua DPRD: Rp 2.400.000
Anggota DPRD: Rp 2.250.000

- Tunjangan keluarga (per bulan)

Ketua DPRD: Rp 300.000 (tunjangan istri/suami), Rp 60.000 (tunjangan anak)
Wakil Ketua DPRD: Rp 240.000 (tunjangan istri/suami), Rp 48.000 (tunjangan anak)
Anggota DPRD: Rp 225.000 (tunjangan istri/suami), Rp 45.000 (tunjangan anak)

Baca juga:

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

- Tunjangan beras (per bulan)

10 kilogram untuk setiap jiwa (pimpinan/anggota, istri/suami, dan anak)

- Uang paket (per bulan)

Ketua DPRD: Rp 300.000
Wakil Ketua DPRD: Rp 240.000
Anggota DPRD: Rp 225.000

- Tunjangan jabatan (per bulan)

Ketua DPRD: Rp 4.350.000
Wakil Ketua DPRD: Rp 3.480.000
Anggota DPRD: Rp 3.262.500

- Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan kelengkapan lain (per bulan)

Ketua DPRD: Rp 326.250
Wakil Ketua DPRD: Rp 217.500
Sekretaris DPRD: Rp 174.000
Anggota DPRD: Rp 130.500

- Tunjangan komunikasi intensif (per bulan)

Pimpinan dan Anggota DPRD: Rp 21.000.000

- Tunjangan reses

Pemberian tunjangan reses sebanyak tujuh kali dari uang representasi Ketua DPRD atau Rp 21.000.000 per kegiatan.

- Tunjangan kendaraan (setiap bulan)

Pimpinan DPRD: diberikan kendaraan dinas
Anggota DPRD: Rp 21.500.000

- Kompensasi rapat

Ketua DPRD: Rp 500.000
Wakil Ketua DPRD: Rp 400.000
Anggota DPRD: Rp 350.000,00

Baca juga:

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

Kehadiran Rapat pimpinan dan anggota DPRD maksimal tiga kali per hari, yang dibayarkan setiap bulan.

Melalui berbagai komponen itu ditambah tunjangan perumahan, potensi gaji bersih pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan. (Asp)

#Anggota DPRD #DPRD DKI Jakarta #Tunjangan DPRD DKI #Tunjangan Perumahan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Indonesia
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov DKI melakukan patroli dan perbaikan cepat demi keselamatan pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Persoalan klasik banjir tiap tahun masih saja terjadi menyusahkan warga Ibu Kota.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Indonesia
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Kasus kematian terkait dengan banjir ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemprov DKI harus bisa melindungi nyawa penduduknya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Bagikan