PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 19 Juni 2022
PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi terpilihnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presiden (capres) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie memastikan partainya tidak akan mendukung Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga

3 Nama Bakal Capres NasDem: Anies, Andika, Ganjar

“Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024. Kami memeluk teguh prinsip anti intoleransi dan anti korupsi. Maka, tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut,” tegas Grace dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/6).

Buat PSI, kata Grace, politik bukan sekadar soal menang dan meraih kekuasaan. Politik, pertama-tama, menyangkut perjuangan atas prinsip.

“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. PSI menolak untuk bersikap pragmatis dan oportunis,” lanjut Grace.

Selain itu, kata Grace, dalam hasil penjaringan ke akar rumput PSI, Anies tidak masuk dalam sembilan nama yang layak menjadi penerus Jokowi.

“Sembilan nama hasil penjaringan teman-teman PSI di daerah itulah yang masuk dalam Rembuk Rakyat PSI. Nama Mas Anies tidak ada di sana,” pungkas Grace.

Baca Juga

Dua Capres Teratas Usulan DPW di Rakernas NasDem, Anies Unggul Tipis dari Ganjar

Sementara itu, Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan ada sembilan nama yang layak meneruskan Jokowi. Dia mengklaim nama-nama itu hasil dari mendengar suara rakyat.

PSI, kata Giring, telah menemui tokoh-tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggapnya mewakili suara rakyat.

Menurutnya, PSI telah menjalankan program bernama 'Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi'.

Sembilan nama yang muncul dari suara rakyat ini dan menurutnya dianggap ideal oleh masyarakat sebagai pengganti Presiden Jokowi pada 2024 mendatang adalah Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Andika Perkasa, Mochamad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, Sri Mulyani Indrawati. (Knu)

Baca Juga

Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar

#PSI #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan