Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta lagi-lagi menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Kali ini PSI mempertanyakan rencana Pemda DKI untuk melegalisasi Pedagang Kali Lima (PKL) berjualan di trotoar.
“Sampai saat ini kita belum tahu konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi," kata Anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari yang akrab disapa Mili melalui keterangan tertulisnya yang diterima Merahputih.com, Senin (27/1).
Baca Juga
Sebab Mili menegaskan, sedari awal kegiatan revitalisasi trotoar tidak ada bicara soal akomodasi PKL. Tetapi, untuk mendorong warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Legalisasi PKL ini jangan sampai membuat pemenuhan hak pejalan kaki, yang jadi tujuan utama dari revitalisasi trotoar, justru dikorbankan," tegasnya.
Mili sendiri tak yakin Pemprov DKI dapat melaksanakan penataan PKL dengan baik. Terkait hal ini Pemprov DKI sempat menjelaskan bahwa PKL hanya diizinkan berjualan di Trotoar yang lebarnya 5 meter dan dibatasi hanya pada jam operasional tertentu saja.
“Kalaupun nanti ada pengaturannya, saya pesimis pelaksanaannya bisa optimal. Selama ini, trotoar yang ada PKL selalu terlihat semrawut. Ini menunjukkan pengaturan apapun akan sulit menertibkan PKL,” ucap Mili.
Baca Juga
Bela Anies soal Pelebaran Trotoar Cikini, Habiburokhman: Asyik Bisa Jogging
Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika PKL diizinkan berjualan, trotoar pun beralihfungsi jadi pasar. Akibatnya ruang bagi pejalan kaki pun menjadi sangat terbatas. Pejalan kaki dipaksa berjalan di jalan raya, sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki.
Mili menambahkan kritiknya ini bukan karena ia tak mendukung pengembangan usaha kecil. Malah sebaliknya, usaha kecil harus terus didorong dan difasilitasi sebagai aktivitas ekonomi rakyat.
“Saya sangat mendukung upaya pengembangan usaha kecil. Tapi, tidak dengan cara seperti ini. Rencana ini justru bisa berpotensi menyulitkan pelaku PKL sendiri. Sebab, ada klausul dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, pasal 274 dan 275, yang memberi ancaman pidana dan sanksi kepada pihak yang menggunakan trotoar untuk keperluan pribadi sehingga menganggu pejalan kaki," rinci Mili.
Bagi Mili, aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil perlu jadi perhatian. Karena bisa saja ketidakpastian hukum ini menghambat dan menjadi bumerang bagi usaha PKL.
Baca Juga
Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: Landasan Hukumnya Apa?
“Akan lebih bermartabat kalau Pemprov menyediakan lokasi binaan khusus untuk pembinaan PKL. Caranya, bisa dengan mendayagunakan aset lahan Pemprov yang belum termanfaatkan,” ungkapnya
Dengan adanya lokasi binaan PKL, menurut Mili akan lebih mudah bagi Pemprov melakukan pendataan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan limbah PKL.
"Pemprov DKI tidak sekedar merumuskan kebijakan yang terlihat pro rakyat kecil. Supaya kebijakan tidak bersifat reaksioner, tapi lebih substantif agar masalah dapat terselesaikan,” tutupnya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengatakan, sekitar bulan Maret 2020 PKL sudah mulai berjualan di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.
Baca Juga
Wakil Wali Kota Jakpus, Irwandi mengatakan, saat ini pihak Pemkot dan sponsor tengah mempersiapkan desain pedagang nasi kapau yang nantinya berjualan di atas trotoar.
"Kami targetkan pada Maret pedagang sudah bisa pindah jualan (di trotoar)," ujar Irwandi di Jakarta, Jumat (10/1) lalu. (Asp)
