PSI Serukan Darurat WFH untuk Sekolah dan Kantor di Jakarta


Ilustrasi - Warga melintas dengan latar belakang gedung-gedung di Jakarta, Rabu (11/8/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww
MerahPutih.com - Buruknya kualitas udara di Ibu Kota harus disikapi serius oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga tidak berakibat fatal pada kesehatan masyarakat.
Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William A Sarana menyerukan darurat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) imbas dari buruknya kondisi udara di DKI Jakarta. Hal itu juga diperparah dengan tingkat warga yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Baca Juga:
Arahan Pj Heru Atasi Polusi Udara Jakarta: ASN DKI WFH Mulai September
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menyebut dari 11 juta warga, 100.000 warga terserang ISPA batuk, dan pilek akibat buruknya kualitas udara di Jakarta.
"Ini sudah saatnya WFH diberlakukan, bahkan darurat WFH bukan hanya untuk karyawan perkantoran dan ASN juga untuk anak sekolah," ucapnya.
Menurut William, kebijakan WFH tersebut untuk segera diberlakukan agar penyakit ISPA tak menular meluas ke warga lainnya.
"Kita tidak mau timbul korban lebih banyak dan lebih parah karena terlambatnya pemprov mengambil langkah strategis," tegasnya.
Baca Juga:
William juga mengatakan polusi udara ini hampir sama dengan COVID-19 yang menyerang saluran pernafasan manusia.
Belum lagi, Presiden Jokowi juga sudah meminta pemprov mengambil opsi kebijakan WFH untuk warganya.
Menurut dia juga, Presiden Jokowi juga perlu mengeluarkan Peraturan Presdien (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres) agar Jakarta dan daerah penyangga patuh pada seruan WFH.
"Pemprov harus patuh pada seruan Pak Jokowi, demi kesehatan warga DKI. Jajaran Pak Heru harus melakukan sosialisasi ini pada seluruh intitusi terkait baik itu swasta maupun sekolah-sekolah," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov DKI Terapkan WFH
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
