PSI Serukan Darurat WFH untuk Sekolah dan Kantor di Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 15 Agustus 2023
PSI Serukan Darurat WFH untuk Sekolah dan Kantor di Jakarta

Ilustrasi - Warga melintas dengan latar belakang gedung-gedung di Jakarta, Rabu (11/8/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Buruknya kualitas udara di Ibu Kota harus disikapi serius oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga tidak berakibat fatal pada kesehatan masyarakat.

Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William A Sarana menyerukan darurat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) imbas dari buruknya kondisi udara di DKI Jakarta. Hal itu juga diperparah dengan tingkat warga yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Baca Juga:

Arahan Pj Heru Atasi Polusi Udara Jakarta: ASN DKI WFH Mulai September

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menyebut dari 11 juta warga, 100.000 warga terserang ISPA batuk, dan pilek akibat buruknya kualitas udara di Jakarta.

"Ini sudah saatnya WFH diberlakukan, bahkan darurat WFH bukan hanya untuk karyawan perkantoran dan ASN juga untuk anak sekolah," ucapnya.

Menurut William, kebijakan WFH tersebut untuk segera diberlakukan agar penyakit ISPA tak menular meluas ke warga lainnya.

"Kita tidak mau timbul korban lebih banyak dan lebih parah karena terlambatnya pemprov mengambil langkah strategis," tegasnya.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Opsi WFH Atasi Buruknya Udara Jakarta

William juga mengatakan polusi udara ini hampir sama dengan COVID-19 yang menyerang saluran pernafasan manusia.
Belum lagi, Presiden Jokowi juga sudah meminta pemprov mengambil opsi kebijakan WFH untuk warganya.

Menurut dia juga, Presiden Jokowi juga perlu mengeluarkan Peraturan Presdien (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres) agar Jakarta dan daerah penyangga patuh pada seruan WFH.

"Pemprov harus patuh pada seruan Pak Jokowi, demi kesehatan warga DKI. Jajaran Pak Heru harus melakukan sosialisasi ini pada seluruh intitusi terkait baik itu swasta maupun sekolah-sekolah," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov DKI Terapkan WFH

#Polusi Udara #Work From Home (WFH) #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Bagikan