PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Desember 2020
PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MP/dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan anggaran APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya secara waktu. Bedah anggaran tahun ini dianggap terburu-buru dikarenakan minimnya waktu.

"Pembahasan anggaran tahun ini lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual PSI, Kamis (3/12).

Dengan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Rp82,5 triliun, hanya punya waktu pembahasan 2 minggu.

Baca Juga:

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

"Kita punya waktu 2 minggu untuk membahas 80 triliun anggaran. Dibahas oleh rapat komisi, badan anggaran, pansus, ada kunker, persiapan reses, ada kegiatan sosialisasi perda," tuturnya.

Apalagi, pembahasan APBD tahun ini dilakukan di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pasti dengan jarak antarkota ini bakal memakan waktu.

"Dan juga (pembahasan APBD DKI 2021) bolak-balik puncak sampai malam," ungkapnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Menurut dia, secara akal sehat pembahasan ini tidak baik karena dikejar-kejar waktu dengan nilai anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp82,5 triliun.

"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," tutup Michael.

Baca Juga:

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

Eksekutif bersama legislatif saat ini sedang membahas Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2021 Rp82,5 triliun. Dari jadwal yang beredar, sekarang ini masih fokus di Badan Anggaran (Banggar) hingga Jumat (4/12) besok.

Diagendakan juga pada Senin (7/12) mendatang akan dilaksanakan rapat paripurna (rapur) pengesahan APBD DKI 2021. (Asp)

Baca Juga:

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

#DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Bagikan