Andika Pratama
MerahPutih.com - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai tak produktif ditengah upaya bangsa menghadapi COVID-19.
Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Manang Priyo Utomo menilai, di tengah pandemi COVID-19 ini, prioritas yang harus dikerjakan adalah turun dan membantu rakyat.
Baca Juga
Berlangsung di Tengah Pandemi COVID-19, Aksi KAMI Tuai Kritikan
“Di luar sana, banyak siswa yang belum bisa menjalani sekolah dari rumah karena tak punya gawai atau tak bisa membeli kuota. Juga banyak saudara kita yang di-PHK dan tidak memiliki pendapatan. Mereka harus segera dibantu,” kata Nanang kepada awak media, Rabu (19/8).
Sebagai partai pendukung pemerintahan, Nanang menilai, pendirian KAMI wajar sebagai kritik dalam iklim demokrasi. Namun demikian, rakyat sudah cerdas mana kritik yang konstruktif dan mana kritis kebencian yang penuh ambisi kekuasaan.
Ia menambahkan, jika sebenarnya bertujuan merebut kekuasaan, alangkah lebih baik jika bersabar sebentar, tunggu sampai 2024, bertarung di Pemilu.
"Tidak lama lagi. Sekarang KAMI seperti kebelet kekuasaan begitu,” kata
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa (18/8), memaklumatkan 8 butir tuntutan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam acara tersebut, pengamat politik Rocky Gerung turut didapuk membacakan tuntutan ke-7 dari 8 tuntutan yang dideklarasikan KAMI.
"Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang," kata Rocky Gerung.
Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga deklarator KAMI, Din Syamsuddin, perkumpulannya ini terdiri dari berbagai elemen bangsa. Mulai dari tokoh lintas agama, akademikus, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Ia mengklaim dukungan terhadap gerakan ini berasal dari dalam dan luar negeri.
Baca Juga
Din mengatakan semua tuntutan itu berisi butir keprihatinan terhadap kondisi negara, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, hingga sumber daya alam. (Knu)
