PSI Minta Pemprov DKI Buka Data Penerima Bansos

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 14 April 2020
 PSI Minta Pemprov DKI Buka Data Penerima Bansos

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk membuka data penerima bantuan sembako bagi warga yang berdampak pandemi COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemda DKI telah mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Sayangnya, warga dan aparat kelurahan tidak memiliki akses untuk mengecek daftar penerima bantuan. Akibatnya, warga sulit untuk mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak.

Baca Juga:

Waduh, Gangguan Keamanan Malah Meningkat Selama Pandemi Corona

Anggota‌ ‌Fraksi‌ ‌PSI‌ ‌William‌ ‌Aditya‌ ‌Sarana‌ mengatakan harusnya Pemprov DKI meniru langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id.

PSI Desak Pemprov DKI buka data penerima bansos selama Covid-19
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)

Menurutnya, melalui sistem ini warga bisa memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

“Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan," ujar William kepada merahputih.com, Selasa (14/4).

William menerangkan warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat, tetapi pendaftaran dilakukan manual yang memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.

"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," terangnya.

Terlebih saat ini banyak sekali skema bansos corona yang diberikan ke masyarakat baik dari pemdan maupun pemerintah pusat. Banyaknya skema tersebut, lanjut WIlliam, membuat bingung masyarakat karena minimnya informasi.

Baca Juga:

Lawan Aturan Luhut, Anies Larang Ojol Angkut Penumpang

William berharap penerima bansos segera tersedia secara online agar masyarakat bisa memastikan status bansos mereka sebelum pembagian tahap dua diberikan minggu depan.

Adapun bantuan yang diberikan Pemprob DKI berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics.(Asp)

Baca Juga:

Sembuh dari Corona, Bocah 7 Tahun Tulis "Surat Cinta" Untuk Tim Medis

#DPRD DKI Jakarta #Dana Bansos #Pemprov DKI #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2 Bansos akan Cair Jelang Tutup Buku 2026, Ada PKH Sampai BPNT
Langkah strategis ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia melalui skema penyaluran yang dilakukan secara bertahap.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
2 Bansos akan Cair Jelang Tutup Buku 2026, Ada PKH Sampai BPNT
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Cara Daftar Agen Perlinsos Buat Bantu Tetangga Cairkan Bansos 2027
Mau bantu tetangga dapat bansos 2027? Yuk intip cara daftar jadi Agen Perlinsos resmi dari Kemensos. Siapapun bisa gabung, cek syarat dan langkah mudahnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Cara Daftar Agen Perlinsos Buat Bantu Tetangga Cairkan Bansos 2027
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek Syarat dan Jadwal Bantuan Subsidi Upah di Sini
BSU 2026 kembali cair! Pemerintah siapkan Bantuan Subsidi Upah Rp 900 ribu untuk 13,3 juta pekerja. Cek syarat, jadwal, dan cara cek BSU Kemnaker terbaru di sini.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Oktober 2026
BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek Syarat dan Jadwal Bantuan Subsidi Upah di Sini
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Bagikan