PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 November 2020
PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

LRT Jakarta. Foto:@lrtjakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam pembahasan KUA PPAS 2021, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan LRT.

Proyek LRT di Dishub ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), berbeda dengan proyek LRT di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca Juga

Proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan, PSI: Dari Awal Kita Bilang Ini Tabrak Aturan

Menyikapi hal itu, Fraksi PSI DPRD DKI menilai, seharusnya Pemprov DKI memprioritaskan Proyek LRT di PT Jakpro, bukan LRT KPDBU di Dishub.

Menurut dia, belum ada penetapan rute LRT KPBDU dari Kementerian Perhubungan, semuanya masih tahap usulan dan kajian. Sedangkan rute LRT di PT Jakpro sudah ditetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Selasa (24/11).

PSI sebut pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama langgar aturan
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Pemda DKI juga berencana menghapus rute LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas. Rute ini termasuk di dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT Jakpro.

Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membantah kabar tersebut dan menerangkan bahwa penentuan rute proyek LRT Jakarta masih dalam tahap kajian.

“Jika benar bahwa Pemprov DKI tidak berniat untuk menghapus LRT Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas, maka buktikan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan LRT di rute tersebut," terangnya.

Pemprov DKI tidak bisa pakai alasan tidak ada anggaran, sebab kata Eneng, buktinya bisa mengusulkan anggaran ratusan miliar untuk LRT KPBDU di Dishub.

"Kami mohon Pemprov DKI jangan menelantarkan proyek LRT yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ucap Eneng. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

#PSI #LRT #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Bagikan