Andika Pratama
MerahPutih.com - Dalam pembahasan KUA PPAS 2021, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan LRT.
Proyek LRT di Dishub ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), berbeda dengan proyek LRT di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca Juga
Proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan, PSI: Dari Awal Kita Bilang Ini Tabrak Aturan
Menyikapi hal itu, Fraksi PSI DPRD DKI menilai, seharusnya Pemprov DKI memprioritaskan Proyek LRT di PT Jakpro, bukan LRT KPDBU di Dishub.
Menurut dia, belum ada penetapan rute LRT KPBDU dari Kementerian Perhubungan, semuanya masih tahap usulan dan kajian. Sedangkan rute LRT di PT Jakpro sudah ditetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Selasa (24/11).
Pemda DKI juga berencana menghapus rute LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas. Rute ini termasuk di dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT Jakpro.
Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membantah kabar tersebut dan menerangkan bahwa penentuan rute proyek LRT Jakarta masih dalam tahap kajian.
“Jika benar bahwa Pemprov DKI tidak berniat untuk menghapus LRT Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas, maka buktikan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan LRT di rute tersebut," terangnya.
Pemprov DKI tidak bisa pakai alasan tidak ada anggaran, sebab kata Eneng, buktinya bisa mengusulkan anggaran ratusan miliar untuk LRT KPBDU di Dishub.
"Kami mohon Pemprov DKI jangan menelantarkan proyek LRT yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ucap Eneng. (Asp)
Baca Juga
PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas
