PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 November 2020
PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

LRT Jakarta. Foto:@lrtjakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dalam pembahasan KUA PPAS 2021, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan LRT.

Proyek LRT di Dishub ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), berbeda dengan proyek LRT di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca Juga

Proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan, PSI: Dari Awal Kita Bilang Ini Tabrak Aturan

Menyikapi hal itu, Fraksi PSI DPRD DKI menilai, seharusnya Pemprov DKI memprioritaskan Proyek LRT di PT Jakpro, bukan LRT KPDBU di Dishub.

Menurut dia, belum ada penetapan rute LRT KPBDU dari Kementerian Perhubungan, semuanya masih tahap usulan dan kajian. Sedangkan rute LRT di PT Jakpro sudah ditetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Selasa (24/11).

PSI sebut pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama langgar aturan
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Pemda DKI juga berencana menghapus rute LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas. Rute ini termasuk di dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT Jakpro.

Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membantah kabar tersebut dan menerangkan bahwa penentuan rute proyek LRT Jakarta masih dalam tahap kajian.

“Jika benar bahwa Pemprov DKI tidak berniat untuk menghapus LRT Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas, maka buktikan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan LRT di rute tersebut," terangnya.

Pemprov DKI tidak bisa pakai alasan tidak ada anggaran, sebab kata Eneng, buktinya bisa mengusulkan anggaran ratusan miliar untuk LRT KPBDU di Dishub.

"Kami mohon Pemprov DKI jangan menelantarkan proyek LRT yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ucap Eneng. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

#PSI #LRT #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan