Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah Pusat membatalkan rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk membangun kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) fase 2 rute Pulogadung-Kebayoran Lama.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari yang akrab disapa Mili, menyarankan agar Pemprov DKI untuk lebih fokus membangun LRT rute Velodrome-Dukuh Atas yang dikerjakan oleh PT Jakpro.
Baca Juga:
Penambahan Anggaran untuk Pembangunan LRT Dinilai Berpotensi Langgar Aturah
“Masalahnya sangat sederhana. Dari awal sudah berkali-kali saya mengingatkan kalau rencana ini menabrak beberapa aturan. Tetapi, Pemprov DKI malah nekad. Ujung-ujungnya ditolak juga," kata Mili melalui keterangan tertulisnya yang diterima Merahputih.com, Selasa (4/2).
Mili menjelaskan, ada dua pokok masalah pembangunan LRT Fase 2 ini. Pertama, kegiatan ini bertentangan dengan Pergub No. 154 Tahun 2017, di mana PT Jakpro sebagai satu-satunya pihak yang berwenang membangun LRT.
kedua, lanjut dia, rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berhimpitan dengan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) koridor timur-barat.
"Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak boleh memaksakan kehendak dan akhirnya mengganggu proyek MRT,” ucap Mili.
Menurut Mili, transportasi massal dari wilayah Pulogadung ke pusat kota memang sangat diperlukan.
"Banyak masyarakat di sekitar Jakarta Timur yang menunggu-nunggu kapan bisa naik LRT ke pusat kota. Oleh karena itu, Dishub jangan buang waktu untuk memaksakan rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Lebih baik fokus saja mempercepat pembangunan LRT dari Velodrome ke Dukuh Atas yang telah lama tertunda,” ujar Mili.
Baca Juga:
Adapun biaya pembangunannya, menurut Mili, tidak terlampau mahal. Durasi pembangunan juga bisa lebih cepat. Pasalnya, pada fase pertama telah dibangun depo yang bisa menampung kereta untuk seluruh koridor sepanjang 100 kilometer.
“Kira-kira biaya pembangunannya Rp 500 miliar per kilometer. Jarak Velodrome-Dukuh Atas 8 kilometer, sehingga total biayanya sekitar Rp 4 triliun. Kami berharap Pemprov DKI bisa mengalokasikan anggaran ini di APBD Perubahan 2020 atau paling lambat APBD 2021," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
