PSI DKI Butuh Cagub yang Bisa Benahi Jakarta setelah Dirusak Anies

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 19 Juli 2024
PSI DKI Butuh Cagub yang Bisa Benahi Jakarta setelah Dirusak Anies

Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, William Sarana Aditya (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya memilih calon gubernur yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program-program pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Baswedan.

Hal tersebut diungkap Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta William Sarana Aditya. Menurut William, selama masa jabatannya, Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain, melakukan rebranding lalu mengklaim hal tersebut untuk dijadikan bahan kampanye. Ia kemudian memberikan salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan Anies yaitu kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," ujar William.

Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah baik, tapi justru tidak dilanjutkan Anies, seperti pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan pembangunan RPTRA.

Baca juga:

Pilkada DKI Jakarta, Gibran Sarankan Kaesang tidak Maju

"Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan Kota Jakarta justru tidak dilanjutkan. Program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," lanjut William.

Anies juga tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta di masa lalu dengan cara melakukan rebranding, seperti KJP menjadi KJP Plus, lalu diklaim sebagai warisan Anies untuk bahan kampanye.

"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," tambah William.

William juga menegaskan, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. "Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih," tegas William.

Fraksi PSI berkomitmen mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta dan memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih," tutup William.(asp)

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan