PSI DKI Butuh Cagub yang Bisa Benahi Jakarta setelah Dirusak Anies

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 19 Juli 2024
PSI DKI Butuh Cagub yang Bisa Benahi Jakarta setelah Dirusak Anies

Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, William Sarana Aditya (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya memilih calon gubernur yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program-program pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Baswedan.

Hal tersebut diungkap Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta William Sarana Aditya. Menurut William, selama masa jabatannya, Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain, melakukan rebranding lalu mengklaim hal tersebut untuk dijadikan bahan kampanye. Ia kemudian memberikan salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan Anies yaitu kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," ujar William.

Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah baik, tapi justru tidak dilanjutkan Anies, seperti pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan pembangunan RPTRA.

Baca juga:

Pilkada DKI Jakarta, Gibran Sarankan Kaesang tidak Maju

"Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan Kota Jakarta justru tidak dilanjutkan. Program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," lanjut William.

Anies juga tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta di masa lalu dengan cara melakukan rebranding, seperti KJP menjadi KJP Plus, lalu diklaim sebagai warisan Anies untuk bahan kampanye.

"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," tambah William.

William juga menegaskan, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. "Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih," tegas William.

Fraksi PSI berkomitmen mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta dan memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih," tutup William.(asp)

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Bagikan