PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Desember 2022
PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Tangkapan layar hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS), diterima di Jakarta, Kamis (15/12/2022). ANTARA/HO-CPCS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan elektabilitas dua partai mengalami kenaikan signifikan.

Partai Demokrat mengalami lonjakan dari 5,6 persen menjadi 7,5 persen, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga naik dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Baswedan Kampanye Terselubung

"Di tengah turunnya elektabilitas banyak partai-partai politik, Demokrat dan PSI justru mengalami kenaikan," ucap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta di Jakarta, Kamis (16/12).

PDIP turun dari 19,5 persen menjadi 18,8 persen, tetapi tetap unggul pada posisi pertama. Gerindra juga bertahan pada peringkat kedua, melemah dari 13,2 persen menjadi 11,6 persen.

Partai-partai lain yang juga turun adalah Golkar (8,8 persen ke 7,3 persen), PKB (7,1 persen ke 6,3 persen), dan PKS (6,0 persen ke 5,0 persen).

Demokrat menempatkan diri pada tiga besar, menggeser posisi Golkar. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga naik dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen.

Menurut Okta, belum ada perubahan signifikan dalam setahun terakhir, di mana PDIP dan Gerindra masih berada pada posisi unggul.

"Begitu pula dengan partai-partai lain, seperti Golkar, PKB, dan PKS," katanya.

Dinamika juga terjadi di antara partai-partai oposisi, di mana PKS sempat naik pada Agustus 2022, tetapi kini kembali turun.

"Ada faktor lain, di mana Demokrat dan PKS tengah berebut posisi memimpin dalam Koalisi Perubahan untuk pencapresan Anies Baswedan," katanya.

Gerindra yang mengusung Prabowo secara resmi belum mengumumkan capres-cawapres yang bakal diusung bersama PKB.

Demikian pula dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dipimpin Golkar, atau PDIP sekalipun, masih terlihat sabar, tidak bersikap terburu-buru.

"Hanya PSI yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres," ucapnya.

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Tak Penuhi Syarat Materiil

#Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan