PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Desember 2022
PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Tangkapan layar hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS), diterima di Jakarta, Kamis (15/12/2022). ANTARA/HO-CPCS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan elektabilitas dua partai mengalami kenaikan signifikan.

Partai Demokrat mengalami lonjakan dari 5,6 persen menjadi 7,5 persen, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga naik dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Baswedan Kampanye Terselubung

"Di tengah turunnya elektabilitas banyak partai-partai politik, Demokrat dan PSI justru mengalami kenaikan," ucap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta di Jakarta, Kamis (16/12).

PDIP turun dari 19,5 persen menjadi 18,8 persen, tetapi tetap unggul pada posisi pertama. Gerindra juga bertahan pada peringkat kedua, melemah dari 13,2 persen menjadi 11,6 persen.

Partai-partai lain yang juga turun adalah Golkar (8,8 persen ke 7,3 persen), PKB (7,1 persen ke 6,3 persen), dan PKS (6,0 persen ke 5,0 persen).

Demokrat menempatkan diri pada tiga besar, menggeser posisi Golkar. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga naik dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen.

Menurut Okta, belum ada perubahan signifikan dalam setahun terakhir, di mana PDIP dan Gerindra masih berada pada posisi unggul.

"Begitu pula dengan partai-partai lain, seperti Golkar, PKB, dan PKS," katanya.

Dinamika juga terjadi di antara partai-partai oposisi, di mana PKS sempat naik pada Agustus 2022, tetapi kini kembali turun.

"Ada faktor lain, di mana Demokrat dan PKS tengah berebut posisi memimpin dalam Koalisi Perubahan untuk pencapresan Anies Baswedan," katanya.

Gerindra yang mengusung Prabowo secara resmi belum mengumumkan capres-cawapres yang bakal diusung bersama PKB.

Demikian pula dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dipimpin Golkar, atau PDIP sekalipun, masih terlihat sabar, tidak bersikap terburu-buru.

"Hanya PSI yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres," ucapnya.

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Tak Penuhi Syarat Materiil

#Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
HUT 18 Tahun Gerindra Pilih Tema "Kompak, Bergerak, Berdampak", Apa Maknanya?
Tema pengingat bagi seluruh kader Gerindra menjaga kekompakan, kesatuan, terus bergerak maju dalam perjuangan politik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
HUT 18 Tahun Gerindra Pilih Tema
Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Bagikan