Proyeksi SiLPA Tahun 2019 Diharapkan Pacu Serapan APBD Tahun 2020

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 13 Desember 2019
Proyeksi SiLPA Tahun 2019 Diharapkan Pacu Serapan APBD Tahun 2020

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta berharap Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI tahun anggaran 2019 yang diproyeksikan sebesar Rp5,5 triliun dapat menjadi motivasi agar kegiatan penyerapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) optimal di 2020.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, ada catatan khusus perihal realisasi penyerapan kegiatan melalui APBD DKI hingga bulan November 2019 baru mencapai di level angka 58 persen secara global.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

"Tahun ini (2019) karena ada tahun politik, penyerapan kita masih di angka 57-58 persen padahal targetnya 90 persen penyerapan. Mudah-mudahan di tahun depan tidak ada tahun politik, agenda ekonomi kita mudah-mudahan naik juga, dan pertumbuhan ekonomi naik juga," papar Zita, Jumat (13/12).

Meski demikian, Zita menilai bahwa Pemprov DKI memiliki tekad yang kuat untuk berkontribusi menghadirkan program-program unggulan melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terus konsisten mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 Gubernur Anies Baswedan.

Hal ini tampak dari pesatnya eksekusi pembangunan infrastruktur yang melekat dalam perencanaan program kegiatan belanja langsung eksekutif mitra kerja kepada program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan penyerapan anggaran kita (APBD) bisa lebih maksimal lagi di tahun 2020 dan kami optimis melihatnya seperti itu," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani (MP/Asropih)

Berdasarkan data SiLPA APBD DKI terus mengalami pergeseran proyeksi secara fluktuatif dalam interval lima tahun terakhir (2014-2019). Tercatat, untuk perolehan SiLPA APBD DKI tahun anggaran 2014 diperoleh Rp8,7 triliun dari total APBD DKI sebesar Rp69,25 triliun di tahun 2015.

Kemudian, tren positif tersebut terus terjadi pada SiLPA APBD DKI 2015 tercatat sebesar Rp3 triliun setelah mendapat proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD DKI 2016 sebesar Rp67,1 triliun. Dimana, sebelumnya akan diprediksi mencapai Rp7,93 triliun terjadi di tahun 2016.

Hanya saja, tren tersebut mulai berubah saat perolehan SiLPA APBD DKI 2016 tercatat sebesar Rp7,7 triliun dari total APBD DKI sebesar Rp70,28 triliun di tahun 2017. Sehingga pada puncaknya terjadi penyesuaian perolehan SiLPA APBD 2017 yang signifikan mencapai Rp13,16 triliun pada saat penetapan APBD DKI tahun anggaran 2018 sebesar Rp77,11 triliun.

Baca Juga

DPRD DKI Targetkan 27 Raperda Rampung Tahun 2020

Untuk mengantisipasi hal serupa kembali terulang, Pemprov DKI terus berupaya mengoptimalkan eksekusi porsi belanja langsung untuk program tepat guna kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari tren penurunan perolehan SiLPA APBD DKI 2018 tercatat sebesar Rp9,75 triliun dengan progress penyerapan 83 persen.

Pola tersebut mengikuti kepada perolehan SiLPA APBD DKI 2019 yang kini tercatat sebesar Rp5,5 triliun dari total proyeksi APBD DKI sebesar Rp87,95 triliun untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Penghematan Anggaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan