Projo akan Gelar Konferensi Daerah Jelang Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 16 Juni 2023
Projo akan Gelar Konferensi Daerah Jelang Pilpres 2024

Rakernas III Projo yang digelar di Sport Mall Britama Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- DPP PROJO terus menggerakkan mesin politik menjelang Pilpres 2024 setelah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia.

Ormas PROJO yang jadi relawan pendukung Presiden Joko Widodo ini akan memulai konferensi daerah (konferda) di setidaknya 30 kepengurusan provinsi di seluruh Indonesia. Konferda PROJO dijadwalkan selama dua bulan pada Juni-Juli 2023.

Baca Juga:

Projo Sebut Prabowo-Ganjar Ideal Diduetkan pada Pilpres 2024

"Sekarang saatnya menggerakkan organisasi lebih kencang. Konferda ini kegiatan PROJO dalam menata mesin politik menghadapi Pilpres 2024,“ kata Bendahara Umum PROJO Panel Barus dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (16/6).

Panel, yang juga mantan Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, menjelaskan bahwa Konferda PROJO akan dimulai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (18/6).

Konferda akan dilanjutkan di Manado, Sulawesi Utara; Kota Padang, Sumatra Barat; Bandung, Jawa Barat; Lombok, Nusa Tenggara Barat; Denpasar, Bali; dan seterusnya.

"Setelah konferda, kami akan mengadakan Rakernas VI PROJO pada September yang akan datang. Di mana tempatnya, kami akan umumkan nanti," jelas Panel.

Menurut Panel, rangkaian konferda tersebut dilakukan dengan dua tujuan, yakni konsolidasi organisasi dan sikap serta strategi politik.

Baca Juga:

PDIP Anggap Relawan Projo tak Jelas dan Bergerak Sesuai 'Arah Angin'

Secara organisasi, Konferda PROJO dilakukan untuk penataan organisasi provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menyiapkan mesin pemenangan dalam Pilpres 2024.

Kemudian secara politik, pengurus PROJO daerah akan membahas tantangan zaman yang akan dihadapi bangsa ke depan lalu merumuskan agenda penjuangan rakyat serta menentukan Capres-Cawapres 2024 yang akan didukung.

Panel memastikan pembahasan dalam konferda tidak lepas dari hasil penjaringan suara rakyat dalam Musra Indonesia. Setiap kepengurusan di daerah juga akan mengajukan satu pasangan capres-cawapres berdasarkan pembahasan simulasi dalam Konferda PROJO.

"Capres dan cawapres usulan konferda PROJO akan menjadi pembahasan menarik dalam Rakernas VI PROJO nanti," ujar Panel Barus.

Panel menyatakan publik bahkan dapat memantau hasil-hasil setiap konferda melalui konferensi pers yang akan diadakan setelah konferda. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Tanggapi Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum Projo

#Politik #Pilpres 2024 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Krisis Venezuela kini jadi alarm keras. DPR pun mendesak agar ketahanan energi nasional diperkuat.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan